Poster berisi ajakan demo menolak PPKM Darurat bertajuk "Jokowi End Game"/Repro
Polemik mengenai rencana demo penolakan PPKM Darurat bertajuk "Jokowi End Game" kini menggelinding kencang.
Meski pada faktanya demo tersebut nihil, alias tidak terjadi, namun belakangan elite bangsa sibuk saling tuding soal siapa dalang di balik aksi "Jokowi End Game".
Keributan saling tuding ini pun turut membuat Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) gerah. Pasalnya, sejumlah pihak, termasuk pemerintah seakan menempatkan aksi demonstrasi seperti "Jokowi End Game" sebagai hal yang dilarang.
"Demo itu legal, sok nyari-nyari dalang (rekayasa) demo 'Jokowi End Game' upaya kriminalisasi gerakan Pro-Demokrasi," kata Adhie Massardi di akun Twitternya seperti dikutip redaksi, Kamis (29/7).
Adhie yang juga seorang aktivis kawakan ini pun bercerita bahwa dirinya kerap merancang aksi demonstrasi yang jelas-jelas dilindungi undang-undang, salah satunya terkait demo melawan korupsi.
Oleh karenanya, mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini pun terheran-heran dengan sikap pemerintah yang terlihat sibuk mengurusi demo. Padahal, ada hal lain yang lebih penting untuk diseriusi pemerintah.
"
WhyPak Mahfud (Menko Polhukam) Cs enggak nyari dalang korupsi Jiwasraya, Asabri, Bansos Covid-19 dan
Goodiebag Sritek Solo yang jelas-jelas Ilegal?" kritiknya.
Saling tuding soal dalang aksi "Jokowi End Game" belakangan kian liar. Terbaru, ada pihak yang menuduh aksi tersebut didalangi oleh Partai Demokrat hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Sontak, tudingan ini pun membuat sejumlah elite partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono berang.
Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut telah mengendus dalang di balik aksi "Jokowi End Game", yakni tujuh orang tanpa disebutkan nama yang diklaim hanya iseng. Mereka pun disebut telah menyampaikan permintaan maaf.
