Berita

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desna Indah Meysari menolak eksepsi terdakwa kasus asusila di Kabupaten Pringsewu/Ist

Hukum

JPU Sudah Tepat Menolak Eksepsi Terdakwa Asusila di Lampung

RABU, 28 JULI 2021 | 23:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Eksepsi atau bantahan dari terdakwa kasus asusila terhadap anak di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Febry Wijaya (29) ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu (28/7).

Keputusan JPU tersebut pun mendapat apresiasi dari sejumlah praktisi hukum karena dinilai sebagai langkah tepat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU)  kasus asusila di Kabupaten Pringsewu Lampung,  Desna Indah Meysari dari Kejaksaan Negeri Pringsewu, keberatan dan menolak eksepsi M Anton Subagyo kuasa hukum terdakwa, Febry Wijaya  (29) atas kasus asusila yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Seperti disampaikan advokat senior di Bandar Lampung, Grace Nugroho. Menurutnya, pelaku kejahatan seksual terhadap anak patut diberi efek jera agar tidak terulang dan memakan korban lain.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Oleh karenanya, masyarakat patut ikut mengawal kasus ini," kata Grace.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) Hermawi F Taslim. Baginya, harus ada efek jera bagi para pelaku dengan memberi hukum yang berat.

"Kita patut apresiasi para jaksa dan majelis hakim yang memberi atensi atau perhatian atas kasus asusila terhadap anak-anak ini," tutur Hermawi yang juga mantan tim pembela Jokowi-Maruf dalam persidangan MK pada Pilpres 2019 lalu ini.

Febry merupakan warga Pringsewu yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap AT (17) dengan modus pacaran. Bahkan dalam melakukan perbuatan pecabulan itu, Febry Wijaya selalu mengancam dengan foto asusilanya disebarkan.

Menurut JPU Desna Indah Meysari memastikan, surat dakwaan yang dibuat sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan, termasuk sisi formalitas permintaan keterangan tersangka dalam berkas perkara yang telah didampingi penasihat hukum.

“Karena itu bukan menjadi alasan untuk diajukan nota keberatan atau eksepsi, sebagaimana Pasal 156 ayat (1) KUHAP,” ujarnya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya keberatan penasihat hukum mengenai hal ini dikesampingkan dan ditolak majelis hakim. JPU memohon kepada majelis hakim untuk menolak nota keberatan penasihat hukum terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Febri Wijaya (29) didakwa dengan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) sebagai dakwaan primer, Pasal 81 Ayat (2) sebagai dakwaan subsider dan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1).

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Komisi II Sambut Baik Usulan Agar Masa Jabatan Kepala Daerah Diperpanjang Hingga 2024

Senin, 27 September 2021 | 10:22

Morrison Tak Janji Hadiri KTT Iklim, Australia Belum Siap Berkomitmen Nol Emisi Karbon 2050?

Senin, 27 September 2021 | 10:12

Antisipsi Covid-19, BNPB Beri Penguatan Relawan Prokes untuk PON XX Papua

Senin, 27 September 2021 | 10:03

Seminggu Protes Pelat Mobil, Serbia Tuntut Kosovo Tarik Pasukan Militer di Perbatasan

Senin, 27 September 2021 | 10:00

Waspada, Hujan Badai Berpotensi Kembali Terjadi di Depok dalam 2 Hari Ini

Senin, 27 September 2021 | 09:55

Sepakat dengan SBY, Ibas: Fairness Is So Much Valuable Than Money Can Buy Evertyhing

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Kritik Izin Festival, PPP: Turunkan Dulu Pandemi Jadi Endemi

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Pelajar Kamboja Mampu Kembangkan Mobil Terbang, Alvin Lie: Apa Kabar Esemka?

Senin, 27 September 2021 | 09:37

Kritik Wacana TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Politikus PKS: Jangan Khianati Amanat Sejarah

Senin, 27 September 2021 | 09:36

Gangguan Pasokan BBM, Warga Panic Buying Hingga Ribuan SPBU di Inggris Tutup

Senin, 27 September 2021 | 09:34

Selengkapnya