Bekas Mensos Juliari Batubara saat ikuti sidang tuntutan perkara suap Bansos Covid-19/Repro
Tuntutan berat terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dikarenakan tidak mau mengaku bersalah dalam perkara suap bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Juliari bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
Juliari dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
Selain itu, Juliari juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 (Rp 14,5 miliar) dengan ketentuan.
Ketentuannya adalah jika Juliari tidak membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Kata Jaksa KPK, jika tidak mencukupi, maka akan dipidana penjara selama dua tahun.
Tak hanya itu, hak untuk dipilih jabatan publik Juliari juga dituntut untuk dicabut selama empat tahun setelah Juliari menjalani pidana pokoknya.
Sebelum menjatuhkan tuntutan ini, tim Jaksa KPK sebelumnya membeberkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa Juliari.
Hal yang memberatkan adalah, perbuatan Juliari selaku Menteri Sosial tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme
"Terdakwa (Juliari) berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya," ujar Jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu siang (28/7).
Selain itu menurut Jaksa, perbuatan Juliari dilakukan dalam kondisi darurat bencana pandemi Covid-19. Di mana, rakyat sedang membutuhkan bantuan dari pemerintah di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
"Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," kata Jaksa KPK.
