Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia/Net
Migrasi dari TV analog ke TV digital tentu merupakan sebuah keniscayaan yang wajar diambil seiring berkembangnya teknologi dan informasi.
Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia menanggapi rencana pemerintah memberlakukan ASO (Analog Switch Off) yang ditargetkan hingga 2022.
Diakui politisi PAN ini bahwa Program ASO memiliki banyak keunggulan, salah satunya tampilan yang jernih. Termasuk bisa memberikan penghematan dan penggunaan pita frekuensi 700 MHz.
Hasil efisiensi itu bisa digunakan untuk layanan telekomunikasi seluler. Namun salah satu konsekuensi dari kebijakan Program ASO ini adalah masyarakat harus membeli STB (Set Top Box) untuk dapat menonton siaran TV Digital.
STB merupakan sebuah alat yang dapat mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara, sehingga dapat ditampilkan di TV analog biasa. Pengguna yang sudah menggunakan STB tidak lagi perlu mengganti TV analog yang dimiliki.
“Namun, pengguna harus menggunakan antena digital sebagai penangkap sinyal digital. Selanjutnya, antena tersebut akan mengubah sinyal digital yang akan diolah TV menjadi output tampilan dan suara pada TV analog,†ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/7).
Hal ini, sambung Farah, bisa membuat masyarakat merasa terbebani, walaupun Pemerintah juga akan mengakomodasi masyarakat yang belum mampu membeli televisi digital dengan memberikan alat berupa STB agar televisi lawas bisa menerima siaran digital.
“Masalahnya, saat ini Indonesia masih dalam masa genting-gentingnya menghadapi pandemi Covid 19,†sambung Farah.
Atas alasan itu, Farah meminta pemerintah untuk menunda progtam ASO. Pertama karena 70 persen atau 49 hingga 50 juta household atau rumah tangga masih pakai TV analog.
Meski, tujuan migrasi ini baik, namun di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 hal ini berpotensi akan membebani masyarakat untuk membeli perangkat lagi.
Kedua,subsidi yang diberikan pemerintah dalam program ASO belum memungkinkan mencukupi untuk semua household atau rumah tangga.
“Selain itu, risiko subsidi yang tidak merata berpotensi justru akan merugikan masyarakat itu sendiri ketika diberlakukannya ASO,†sambungnya.
Ketiga, migrasi dari sistem analog ke digital berpotensi menciptakan kegaduhan karena akan banyak masyarakat tidak dapat menonton siaran televisi. Masyarakat memerlukan STB untuk menonton TV digital. Namun, STB itu sendiri mahal harganya, sehingga niat baik digitalitasi ini masih terasa memberatkan masyarakat.
Terakhir, pemerintah harus menelaah kembali mengenai skala prioritas dari segi anggaran dan urgensi peralihan ke siaran tv digital ditengah pandemi ini. Jangan sampai hal ini malah justru melukai perasaan mayoritas masyarakat yang terdampak pandemi.
“Pemerintah harus menjadikan penanganan pandemi sebagai prioritas (agenda utama), sehingga setiap kebijakan harus dikonsultasikan pada publik agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi,†demikian Farah.
