Aksi unjuk rasa di Tunisia/Net
Kekacauan melanda Tunisia. Presiden Kais Saied mengumumkan pemecatan Perdana Menteri Hichem Mechihi dan membekukan parlemen.
Langkah itu diambil presiden setelah melakukan pertemuan darurat di istana, setelah warga Tunisia menggelar aksi protes nasional karena menganggap pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19.
Pada Sabtu (24/7), ribuan orang berkumpul di beberapa kota, mengkritik partai berkuasa karena lonjakan kasus Covid-19 yang tidak terkendali. Mereka menuntut agar parlemen dibekukan.
Di ibukota, para pengunjuk rasa membunyikan klakson mobil, mengingatkan pada revolusi 2011, yang membawa Tunisia ke demokrasi dan memicu Arab Spring di Timur Tengah.
Dalam pengumumannya yang disiarkan di televisi pada Minggu (25/7), Saeid mengatakan pembubaran parlemen tidak diizinkan oleh konstitusi. Tetapi berdasarkan Pasal 80, parlemen dapat dibekukan.
"Banyak orang tertipu dengan kemunafikan, pengkhianatan dan perampokan hak-hak rakyat," ujar Saeid, seperti dikutip
Reuters.
Saeid mengatakan, ia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru yang akan ia tunjuk sendiri.
Selama Tunisia bergulat dengan pandemi, Saeid diketahui mengalami perselisihan politik dengan Meichichi.
Berdasarkan konstitusi, presiden memiliki tanggung jawab langsung hanya untuk urusan luar negeri dan militer. Tetapi lambatnya pemerintah membuat Saeid ikut bertanggung jawab atas penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.
Lonjakan kasus Covid-19 di Tunisia membuat kewalahan tenaga medis dan rumah sakit. Bahkan angka kematian akibat Covid-19 di negara berpenduduk 12 juta itu sudah mencapai 18 ribu orang.
Dalam pengumumannya Saeid juga meminta agar warga tidak menanggapi situasi krisis dengan kekerasan.
"Saya memperingatkan siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata dan siapa pun yang menembakkan peluru, angkatan bersenjata akan merespons dengan peluru," imbaunya.
