Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat mengumumkan PPKM Darurat/Ist
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diterapkan pemerintah dalam upaya pengendalian Covid-19 telah melemahkan ekonomi rakyat kecil.
Dalam diskusi daring bertema 'Meneropong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Imbas PPKM Darurat' yang digelar Narasi Institute, ekonom senior Fadhil Hasan melihat ada tiga hal yang terdampak akibat kebijakan PPKM, yakni ekonomi kecil melemah, daya beli masyarakat turun, dan kelompok menengah menahan konsumsinya.
“PPKM membuat ekonomi rakyat berbasis UMKM mengalami kematian. Daya beli kelompok menengah bawah menderita, serta masyarakat menengah atas kembali menahan konsumsinya," kata Fadhil Hasan, Jumat (23/7).
Ketiga hal tersebut diperparah dengan lambatnya berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Keterlambatan tersebut disinyalir terjadi karena birokrasi dan ketidakcukupan anggaran.
Melihat fakta di lapangan, ia memprediksi ekonomi Indonesia tidak langsung cepat bergerak setelah PPKM level 4 dinyatakan selesai pada akhir Juli 2021 nanti. Sebab pertumbuhan ekonomi membutuhkan terkendalinya kasus Covid-19.
Hal itu hampir serupa saat pemerintah menerapkan kebijakan PSBB pada pertengahan Maret 2020. Saat itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 turun sebesar 2 persenan dibanding triwulan I 2019.
"Tampaknya hal ini akan terjadi lagi. Pertumbuhan ekonomi akan terpangkas tajam dibandingkan dengan prediksi awal berkisar 4 persen sampai 5 persen. Berbagai lembaga internasional dan nasional sudah mengonfirmasi hal terebut.†Ujar Fadhil Hasan
Fadhil Hasan malah berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV 2021 nanti akan lebih tertekan sehingga target pertumbuhan pemerintah tidak dapat terpenuhi.
“Jika asumsinya Covid belum membaik, maka bukan hanya pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 yang mengalami koreksi tajam, bahkan pada triwulan berikutnya ekonomi akan terus tertekan," tandasnya.
