Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Semarang/Ist
Pemerintah diharapkan berdamai dengan Covid-19 yang telah melanda selama kurang lebih 17 bulan ini.
"Kenapa kita tidak berdamai dengan Covid-19, dengan memperbaiki kualitas kesehatan serta menambah jumlah tenaga kesehatan," kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Jawa Tengah, Billy Dahlan diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (23/7).
Dengan perbaikan kualitas kesehatan, diharapkan jumlah kasus aktif yang terjadi bisa ditangani dengan baik. Sebab fakta di lapangan, selama ini fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih belum memadai.
Selain itu, target pemerintah dalam mencapai
herd immunity melalui program vaksinasi juga bisa tercapai.
Selama 17 bulan terakhir, ia memandang upaya pemerintah mulai dari pembatasan kegiatan masyarakat hingga program lainnya masih belum efektif menurunkan kasus Covid-19.
Yang ada, akibat buruknya program pemerintah, kepentingan sosial dan ekonomi sekitar 90 persen masyarakat menjadi korban.
Oleh sebab itu, dengan pengalaman mengenal karakteristik Covid-19, maka pemerintah sebaiknya menggunakan anggarannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya, dibandingkan kembali memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat saat kasus naik.
"Daripada anggaran ratusan triliun untuk pengadaan bansos dan insentif dunia usaha, lebih baik digunakan untuk menambah fasilitas kesehatan," katanya.
Ia mengungkapkan, pengusaha siap mendukung pemerintah jika akan memperkuat kualitas fasilitas kesehatan.
"Pengusaha siap membantu. Kami kalau ditantang pasti siap," katanya.