Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat/Net

Politik

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Sinyal Jokowi Tidak Boleh Istimewakan Luhut

JUMAT, 23 JULI 2021 | 18:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tingginya kematian Covid-19 yang tembus 1.559 orang per hari mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera melakukan evaluasi penanganan secara total.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan, tingginya kematian dan penambahan kasus Covid-19 harus segera diterapkan kebijakan terukur.

Bahkan, menurut Andi, sinyal ini menjadi momentum Presiden Joko Widodo memimpin langsung proses penanganan.


"Tren pertambahan kasus positif covid dan yang meninggal memberi sinyal perlunya evaluasi kebijakan dan strategi implementasi penanganan pandemi covid," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/7).

Selama ini, bacaan Andi, pola penanganan Covid-19 belum menjadi gerakan bersama.Ia melihat para pembantu Jokowi banyak memberikan kesan bias dan terlalu elitis.

"Selama ini terkesan penanganan pandemi bias publik dan terlalu elitis. Koordinasi antar susun pemerintahan juga tidak terlihat baik bahkan terkesan jalan masing-masing," demikian kata Andi.

Ia kemudian mencontohkan saat pandemi Covid-19 menjadi masalah serius, Jokowi malah menonjolkan beberapa orang untuk menangani virus asal Kota Wuhan China itu.

Andi kemudian menyebut sosok Luhut yang nampak menonjol. Sedangkan, anggota kabinet lainnya terkesan tidak dilibatkan.  

Dalam pandangan Andi, seharusnya sejak awal pandemi, Presiden Joko Widodo mengerahkan seluruh anggota kabinetnya.

Kata Andi, mereka para menteri diberi tugas masing-masing sesuai kewenangan di kementeriannya.

Menurut Andi, tidak boleh lagi Jokowi sebagai pemimpin tertinggi mengistimewakan sosok Luhut yang terkesan paling ditonjolkan.

"Presiden Jokowi harus pimpin langsung penanganan pandemi covid ini dan memfungsikan semua kementerian dan lembaga dalam satu tim nasional ‘Indonesia Bangkit Melawan Covid," pungkas Andi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya