Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto/Net

Politik

Menko Airlangga Minta PPKM Didukung Habib, Kiyai Hingga Ulama Se-Indonesia

JUMAT, 23 JULI 2021 | 17:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri dengan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diharapkan bisa didukung ulama se-Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengharapkan peran aktif ulama dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah meminta agar PPKM ini terus didorong oleh para habib, kiyai, ulama. Dan kuncinya tentu kedisiplinan masyarakat menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima hari ini terkait keterangan Airlangga dalam acara Istighosah dan Shalawat Nariyah Menjelang Wukuf Arafah dengan tema "Badai Covid-19 Pasti Berlalu: Indonesia Sehat dan Ekonomi Bangkit" yang dihadiri ulama Se-Indonesia, pada Minggu (18/7).


Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menyebut, upaya memperkuat protokol kesehatan tersebut perlu dilakukan guna mengendalikan potensi penularan virus SARS-CoV-2 di masyarakat.

Sejalan dengan itu, Airlangga juga memastikan bahwa PPKM yang kini diperketat pelaksanaannya juga diperlukan untuk menahan laju peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit perawatan pasien Covid-19.

Maka dari itu, upaya konsolidasi dnegan semua pihak termasuk ulama merupakan satu cara untuk meredam mobilitas masyarakat di luar rumah.

"Kita tahu dari berbagai data memang klaster terbanyak ada di keluarga. Oleh karena itu harus dijaga keluarga juga. Sehingga tentunya kita melihat di Jawa ini menjadi salah satu pusat penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengajak peran ulama se-Indonesia untuk turut mendoakan agar pandemi Covid-19 di Indonesia bisa segera mereda.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya