Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net
Pemerintah diminta untuk menghentikan impor bahan baku vaksin Sinovac sampai ada hasil evaluasi menyeluruh terkait efektivitas penggunaan vaksin yang berasal dari negara komunis China itu.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/7).
"Minta Pemerintah menghentikan impor bahan baku vaksin Sinovac sampai ada hasil evaluasi efektifitas penggunaan vaksin buatan China itu secara menyeluruh," kata Mulyanto.
Ia menyayangkan sikap Pemerintah yang terus mengimpor vaksin Sinovac. Padahal beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand sudah menghentikan penggunaan Sinovac dan beralih ke vaksin yang efikasinya lebih baik.
"Bahkan China sebagai produsen Sinovac diketahui memborong vaksin Pfizer buatan Amerika. WHO menyebutkan efikasi vaksin Sinovac hanya 51 persen. Sementara BPOM menyebut 65 persen. Angka tersebut lebih kecil dibanding efikasi vaksin merek lain," kata dia.
Sementara itu, lanjut Politkus PKS ini, di tengah program vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia justru terjadi lonjakan gelombang kedua pandemi Covid-19.
"Jadi sangat wajar kalau kita meragukan efektivitas vaksin Sinovac tersebut," tegasnya.
Lagipula, secara ekonomi ini tidak optimal dengan anggaran yang di gelontorkan negara untuk mengimpor vaksin Covid-19.
"Jadi, Pemerintah perlu segera menyetop impor vaksin ini," cetusnya.
Pertanggal 22 Juli 2021 Pemerintah kembali mendatangkan 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac.
Dari pengiriman yang ke-29 ini total bahan baku vaksin Sinovac yang diterima Pemerintah berjumlah 123.500.280 dosis.
Bahan baku atau vaksin bulk ini akan diolah PT Bio Farma sebelum didistribusikan ke masyarakat sebagai vaksin jadi.
Menurut Mulyanto, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin yang digunakan selama ini efektif dalam menanggulangi Covid-19.
Jika dinilai tidak efektif, sebaiknya segera diganti dengan merek lain yang lebih baik.
"Kita tidak ingin anggaran yang besar untuk pembelian vaksin impor terbuang sia-sia. Karena itu Pemerintah harus menyetop impor vaksin Sinovac ini, sampai diperoleh hasil evaluasi secara komprehensif," tuturnya.
Kalaupun harus impor, masih kata Mulyanto, maka vaksin yang dipilih haruslah yang berkualitas atau vaksin yang tingkat efikasinya tinggi. Lagipula, anggaran yang disediakan negara untuk pengadaan vaksin tidak sedikit.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menambahkan, Pemerintah jangan tergantung dan mengandalkan satu merek vaksin. Sementara di dunia tersedia pilihan merek vaksin yang lebih baik.
"Jangan terkesan Pemerintah tunduk pada kepentingan pihak tertentu dalam hal pembelian vaksin ini. Pemerintah harus memikirkan dan mengedepankan keselamatan rakyat," ucap dia.
"Kalau sekarang masyarakat melihatnya, Pemerintah seperti didikte mafia impor," demikian Mulyanto.
