Berita

Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur/Net

Politik

Meluruskan Sejarah, Adhie Massardi: Gus Dur Bukan Dilengserkan Karena Dekrit, Tapi Murni Konflik Presiden Dan Wakil

JUMAT, 23 JULI 2021 | 00:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan bukan karena menerbitkan dekrit pada dinihari 23 Juli 2001. Ada atau tidak ada dekrit yang kontroversial itu, lawan-lawannya tetap akan menggulingkan Gus Dur.

Demikian disampaikan Jurubicara Gus Dur, Adhie Massardi, dalam talk show bertajuk “20 Tahun Pemakzulan Gus Dur, Siapa Sang Dalang?” yang disiarkan langsung di akun YouTube Refly Harun, Kamis malam (22/7). Talk show itu digelar untuk mengenang dua dekade peristiwa politik yang menentukan arah perjalanan reformasi Indonesia.

Sebelum Gus Dur menerbitkan dekrit, siang hari 22 Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri  yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menggelar pertemuan bersama pimpinan partai politik lainnya di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, Ketua MPR RI Amien Rais yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional.   


“Dekrit yang diterbitkan Gus Dur itu merupakan respons. Ini 100 persen pertarungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden, memanfaatkan situasi kritis di Parlemen," kata Adhie dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Adhie menyampaikan bahwa di balik kejatuhan Gus Dur pada 23 Juli 2001, ada hikmah yang bisa dijadikan pelajaran penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, yakni setiap masalah harus diselesaikan dalam waktu yang cepat.

“Persoalan krusial pemerintah ini kalau diselesaikan dengan cepat, akan cepat juga selesai (kontroversinya). Kemudian akan ada agenda baru, tanggung jawab baru oleh pemerintah baru,” terangnya.

“Waktu itu, setelah Gus Dur selesai, pemerintah diserahkan kepada Megawati, terserah rakyat nanti memilih apakah lebih baik atau lebih buruk,” katanya lagi.

Bagi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini, sejarah yang telah berjalan 20 tahun itu penting untuk diluruskan. Pasalnya, ada beban psikologis antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bagaimana pun juga Gus Dur merupakan simbol Nahdlatul Ulama, dan Amien Rais merupakan simbol Muhammadiyah.

“Beban psikologis kalangan Nahdliyin dan Muhammadiyah ini harus selesai karena yang terjadi bukan perseteruan antara Pak Amien dan Gus Dur. Tapi karena situasi politik memang mengharuskan seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya