Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto (BW) telah kehilangan integritas dengan mengenyampingkan tugas intinya sebagai pejabat publik di Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut ditegaskannya, karena BW lebih memilih membela Denny Indrayana dalam perselisihan hasil Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK).
Fadhli menyayangkan sikap Denny yang membiarkan eks pimpinan KPK itu membelanya di persidangan. Dengan kata lain, Denny dan BW sama-sama tidak memiliki etika politik. Fadhli juga meragukan BW dan Denny memiliki semangat antikorupsi.
"BW adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI sekaligus Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Di saat yang bersamaan dia lebih memilih beracara di MK membela sohibnya ketimbang mengawasi penyaluran bansos yang dalam tanda kutip rawan dikorupsi," kata Fadhli dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7).
"Baik BW dan Denny sama-sama punya etika buruk. Harusnya Denny sebagai teman membiarkan BW fokus bekerja di DKI. Sedangkan BW menahan diri dan bekerja membantu penyaluran bansos di DKI," tambah dia.
Seharusnya menurut Fadhli, BW lebih fokus membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengawasi pelaksanaan atau pengadaan bansos Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.
"Untuk itu dia digaji mahal dari kantong rakyat dan negara. Bukan malah beracara membela Denny Indrayana. Kalau itu yang sudah terjadi maka integritasnya sebagai aparat pencegah korupsi patut dipertanyakan," tegas Fadhli.
Pengamat politik asal UIN Jakarta itu juga mempertanyakan sense of crisis BW yang lebih memilih kepentingan individu ketimbang negara yang sedang gencar dalam mengendalikan wabah virus Covid-19.
"Tugas utama BW itu ikut terlibat langsung dalam penanggulangan Covid, bukan ikut bela membela kepentingan individu dan kelompok tertentu," ucapnya.
Menambahkan, Fadhli pun meminta BW untuk memilih mundur dari TGUPP jika tidak lagi fokus mengemban amanah sebagai pejabat publik di Pemprov DKI Jakarta.
"Tentu saja ini preseden buruk bagi pejabat publik. Ada kepentingan yang lebih besar dan urgen untuk segera diselesaikan justru diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih baik BW memilih mundur dari TGUPP ketimbang menjadi contoh buruk ke depannya," pungkas Fadhli.
