Berita

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto/Net

Politik

Legislator Jabar Ragukan Pikobar Bisa Dipahami Dan Diakses Masyarakat Desa

KAMIS, 22 JULI 2021 | 17:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aplikasi program Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) diragukan bisa diakses oleh semua warga. Terutama warga yang tinggal di pedesaan dengan akses internet yang terbatas.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto memperkirakan, masyarakat di pedesaan belum tentu memahami fungsi Pikobar. Selain itu, akses informasi maupun jaringan internet di banyak pedesaan belum maksimal.

Ia pun membeberkan sejumlah fitur di Pikobar yang menyajikan data dan informasi terkait sebaran serta pencegahan Covid-19 yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat di pedesaan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami masyarakat di perkotaan yang tidak menemui hambatan akses informasi maupun jaringan internet.

"Terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan. Permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar," kata Bambang, Kamis (22/7), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selain persoalan tersebut, imbuh Bambang, perihal akurasi data di aplikasi tersebut harus menjadi perhatian. Mulai dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus berpikir ulang mengenai program Pikobar. Evaluasi mengenai ketepatan pembaharuan data angka pasien harus dilakukan.

"Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu ke belakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa," jelasnya.

Bambang juga menyoroti kapasitas rumah sakit saat menampung pasien baik yang terpapar Covid-19 maupun pasien non-Covid. Bambang menegaskan, penanganan pasien jangan hanya terfokus pada pasien terpapar Covid-19 melainkan pasien non-Covid juga harus mendapatkan penanganganan yang sama baiknya.

"Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik pasien Covid-19 dan non-Covid, penanganan pasien non-Covid jangan dibiarkan," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya