Berita

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto/Net

Politik

Legislator Jabar Ragukan Pikobar Bisa Dipahami Dan Diakses Masyarakat Desa

KAMIS, 22 JULI 2021 | 17:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aplikasi program Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) diragukan bisa diakses oleh semua warga. Terutama warga yang tinggal di pedesaan dengan akses internet yang terbatas.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto memperkirakan, masyarakat di pedesaan belum tentu memahami fungsi Pikobar. Selain itu, akses informasi maupun jaringan internet di banyak pedesaan belum maksimal.

Ia pun membeberkan sejumlah fitur di Pikobar yang menyajikan data dan informasi terkait sebaran serta pencegahan Covid-19 yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat di pedesaan.


Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami masyarakat di perkotaan yang tidak menemui hambatan akses informasi maupun jaringan internet.

"Terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan. Permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar," kata Bambang, Kamis (22/7), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selain persoalan tersebut, imbuh Bambang, perihal akurasi data di aplikasi tersebut harus menjadi perhatian. Mulai dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus berpikir ulang mengenai program Pikobar. Evaluasi mengenai ketepatan pembaharuan data angka pasien harus dilakukan.

"Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu ke belakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa," jelasnya.

Bambang juga menyoroti kapasitas rumah sakit saat menampung pasien baik yang terpapar Covid-19 maupun pasien non-Covid. Bambang menegaskan, penanganan pasien jangan hanya terfokus pada pasien terpapar Covid-19 melainkan pasien non-Covid juga harus mendapatkan penanganganan yang sama baiknya.

"Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik pasien Covid-19 dan non-Covid, penanganan pasien non-Covid jangan dibiarkan," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya