Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Masyarakat Jangan Takut Divaksin, LaNyalla Minta Pemerintah Beri Penjelasan Komprehensif

KAMIS, 22 JULI 2021 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengikuti vaksinasi. Sebab, adanya kasus warga yang meninggal usai vaksin, diketahui memiliki komorbid, atau penyakit bawaan.

LaNyalla menyatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan pemerintah yang mengatakan 54 orang meninggal dunia usai menerima vaksin Covid-19.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat harus melihat dengan kaca mata lebih luas mengenai penggunaan vaksin ini.


"Sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan penyebab mereka yang meninggal karena vaksin yang diterimanya. Dari penyelidikan, kebanyakan warga yang meninggal disebabkan karena komorbid atau penyakit bawaannya, jadi masyarakat tak perlu takut," ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan reses di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/7).

Berdasarkan data pemerintah, persentase warga yang meninggal usai divaksin sangat kecil. Jumlah 54 orang yang meninggal itu diambil dari 5,1 juta sampel penerima vaksin.

Untuk itu, LaNyalla berharap masyarakat tidak buru-buru mengambil kesimpulan bahwa kematian warga itu karena vaksinasi Covid-19.

"Sama sekali bukan mengecilkan arti nyawa seseorang, karena itu prioritas. Tetapi di tengah pandemi kita harus bisa memahami manfaat vaksinasi yang jauh lebih besar. Meskipun bukan berarti setelah vaksin akan kebal corona," paparnya.

Karena vaksin akan melindungi tubuh, agar gejala yang ditimbulkan menjadi jauh lebih ringan ketika terpapar Covid dan masa penyembuhannya pun menjadi lebih cepat.

Meski begitu, LaNyalla meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kasus kematian warga tersebut.

Menurut LaNyalla, perlu penjelasan yang komprehensif agar kekhawatiran masyarakat berkurang. Juga prosedur vaksin yang harus ditekankan dengan mengecek riwayat penyakit bawaan calon penerima vaksin.

"Fenomena yang muncul sekarang ini banyak masyarakat takut atau tidak percaya dengan vaksin. Apalagi ditambah dengan banyaknya informasi hoax yang beredar di media sosial. Oleh karenanya diperlukan penjelasan yang meyakinkan dan sosialisasi masif bahwa vaksin ini aman," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla juga menyoroti isu soal efektivitas vaksin Sinovac Biotech yang dipertanyakan setelah banyak tenaga kesehatan (nakes) terinfeksi corona usai divaksin sepenuhnya.

Dia menegaskan, masyarakat lebih baik tidak membuat asumsi pribadi dan menyebut vaksin Sinovac tidak efektif karena perlu ada uji klinis untuk membuktikannya.

"WHO juga tidak pernah membuat pernyataan bahwa vaksin yang saat ini beredar tidak efektif. Dan walaupun memang beberapa negara tidak menggunakan Sinovac, tapi Chili telah melakukan studi efektivitas vaksin ini," sebut LaNyalla.
 
Studi yang dilakukan Chili menunjukkan, vaksin Sinovac buatan China efektif 87,5 persen dalam mencegah rawat inap dan efektif 90,3 persen dalam mencegah perawatan di Unit Perawatan Intensif (ICU). Selain itu, Sinovac juga disebut efektif 86,3 persen mencegah kematian akibat corona.

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memberikan izin penggunaan vaksin Sinovac. Percayalah pemerintah pasti bertujuan baik. Tidak mungkin pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri," kata LaNyalla.

Ada lima jenis vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. Lima vaksin itu adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya