Berita

Constutional Lawyer, Viktor Santoso Tandiasa (kanan)/Repro

Politik

Kebijakan Silih Berganti, Jangan Sampai Oknum Lingkaran Jokowi Manfaatkan Covid-19 Untuk Perluas Bisnisnya

KAMIS, 22 JULI 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo diharapkan bisa fokus agar pandemi virus corona baru (Covid-19) dapat segera selesai.

Pemerintah Joko Widodo juga diminta tidak memberikan kesempatan bagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan memanfaatkan momen kesulitan rakyat.

Begitu yang disampaikan oleh Constutional Lawyer, Viktor Santoso Tandiasa di acara Tanya Jawa Cak Ulung bertajuk "Pembangkangan PPKM" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/7).


Dalam acara ini, Viktor menyampaikan pandangannya terkait penanganan pandemi yang tidak dipegang oleh menteri-menteri yang berkompeten di bidangnya.

"Misalnya Menteri Kesehatan dan Satgas Covid semakin tenggelam suaranya, sementara yang paling sering bersuara adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi," ujar Viktor.

Hal itu kata Viktor, menjadi di saat kondisi seperti ini, pemerintah harusnya mengatasi persoalan pandemi.

"Ini sekarang persoalannya, kebijakan untuk menangani kedaruratan kesehatan atau bicara tentang investasi atau bisnis? Ini kemudian akhirnya berpengaruh kepada penanganan," kata Viktor.

Viktor pun menyoroti kebijakan rezim Jokowi dalam penanganan pandemi dengan berbagai nama yang silih berganti. Mulai dari PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga PPKM level 4.

"Jangan-jangan nanti ada level pedes, level pedas gila, jadinya kaya seblak akhirnya makanan itu. Kebijakan-kebijakan ini yang kemudian terlihat mana kemudian semakin mengenyampingkan tanggung jawab negara dan terlihat tidak untuk menyelesaikan akhirnya untuk menyelesaikan pandemi," jelas Viktor.

Padahal kata Viktor, di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni Karantina Wilayah atau lockdown.

"Padahal kalau kita lihat dari anggaran yang begitu besar di kucurkan, saya berfikir kalau itu kemudian dimaksimalkan untuk karantina wilayah selama 2 Minggu, mungkin itu cukup. Dan itu bisa langsung menyelesaikan adanya penyebaran-penyebaran virus," terang Viktor.

Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah menjadi fokus membuat kebijakan soal vaksin hingga oksigen.

"Sehingga anggaran itu tersebar ke berbagai macam sektor dan tidak fokus kepada bagaimana sih menghentikan pandemi ini. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian saya melihat, jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam lingkaran kekuasaan untuk kemudian memperluas bisnisnya," tutur Viktor.

Karena pandangan Viktor, selama pandemi terdapat sektor-sektor usaha yang tidak mati, yakni sektor medis.

"Baik itu vitamin, obat dan lain-lain itu semua malah semakin meningkat. Ini yang saya lihat apakah memang plan dari pemerintah ini untuk menyelesaikan pandemi ini kemudian menjadi tidak fokus untuk kemudian menyelesaikan pandeminya karena ada hal-hal seperti itu," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya