Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, Netty Prasetiyani/Net
Pemerintah diminta untuk mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat secara menyeluruh. Tidak hanya sekadar gonta-ganti istilah.
Pasalnya, jumlah testing turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Sedangkan angka positivity rate justru meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani, kepada wartawan, Kamis (22/7).
“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah," ujar Netty.
Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini, klaim kasus mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing juga menurun drastis. Oleh karena itu, Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.
"Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM Nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," papar Netty.
Menurut Netty, data kuantitatif tersebut penting untuk diperhatikan. Mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.
"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," tegasnya.
Selain itu, lanjut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.
Pemerintah harus menjelaskan kepada publik seperti apa strategi yang dilakukan guna mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari.
"Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,†kritiknya.
Pemerintah telah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.
Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021, PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Sementara Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.
