Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro
Inkonsistensi Presiden Joko Widodo terkait rangkap jabatan pejabat negara sejatinya sudah berlangsung sejak lama.
Hal tersebut disampaikan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun berkenaan polemik rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro. Selain sebagai rektor, Ari Kuncoro juga menduduki posisi Wakil Komisaris BRI.
Refly mengurai, Presiden Jokowi sejatinya cukup getol menyuarakan larangan rangkap jabatan bawahannya sejak awal menjadi presiden di tahun 2014. Saat itu, presiden dengan tegas melarang para menterinya merangkap sebagai ketua umum partai politik.
"Dalam bahasa Jokowi, satu jabatan saja belum beres, apalagi rangkap. Saat itu korbannya Wiranto yang melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura untuk menjadi Menko Polhukam," kata Refly Harun dikutip dari Channel YouTubenya, Rabu (21/7).
Inkonsistensi Presiden Jokowi mulai terlihat pada periode kedua. Memerintah bersama Wakil Presiden Maruf Amin, Jokowi berubah 180 derajat dengan merestui para ketua umum partai politik untuk menjadi menteri.
Melihat rekam jejak tersebut, Refly memandang apa yang dilakukan Jokowi saat ini, termasuk soal rangkap jabatan Rektor UI adalah motif politik.
"Motifnya sederhana sekali, motif politik, yaitu Presiden Jokowi mau mengikat dukungan dari ketua umum partai politik karena
insecure dan berpotensi mendapat serangan dari partai politik dan kekuatan nonpartai politik, sehingga dia butuh perlindungan," tegasnya.
Selama ini, PDIP sebagai penyokong utama pemerintahan Jokowi dinilai belum kuat. Apalagi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini juga kerap menghantam pemerintahan Jokowi.
Sebagai contohnya saat Budi Gunawan menjadi calon Kapolri dan rekomendasi pemberhentian Rini Soemarno. Menurutnya, dorongan tersebut dipelopori oleh PDIP.
"Jadi ini semua adalah motif kekuasaan. Motif kekuasaan mengalahkan idealisme, rasionalitas, dan mngalahkan manajemen pemerintahan. Bagi Jokowi, paling penting adalah
back up kekuasaan ketimbang efektivitas dalam menjalankan pemerintahan," tandas Refly Harun.
