Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun: Rangkap Jabatan Terjadi Sejak Lama Karena Jokowi Insecure

KAMIS, 22 JULI 2021 | 01:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Inkonsistensi Presiden Joko Widodo terkait rangkap jabatan pejabat negara sejatinya sudah berlangsung sejak lama.

Hal tersebut disampaikan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun berkenaan polemik rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro. Selain sebagai rektor, Ari Kuncoro juga menduduki posisi Wakil Komisaris BRI.

Refly mengurai, Presiden Jokowi sejatinya cukup getol menyuarakan larangan rangkap jabatan bawahannya sejak awal menjadi presiden di tahun 2014. Saat itu, presiden dengan tegas melarang para menterinya merangkap sebagai ketua umum partai politik.

"Dalam bahasa Jokowi, satu jabatan saja belum beres, apalagi rangkap. Saat itu korbannya Wiranto yang melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura untuk menjadi Menko Polhukam," kata Refly Harun dikutip dari Channel YouTubenya, Rabu (21/7).

Inkonsistensi Presiden Jokowi mulai terlihat pada periode kedua. Memerintah bersama Wakil Presiden Maruf Amin, Jokowi berubah 180 derajat dengan merestui para ketua umum partai politik untuk menjadi menteri.

Melihat rekam jejak tersebut, Refly memandang apa yang dilakukan Jokowi saat ini, termasuk soal rangkap jabatan Rektor UI adalah motif politik.

"Motifnya sederhana sekali, motif politik, yaitu Presiden Jokowi mau mengikat dukungan dari ketua umum partai politik karena insecure dan berpotensi mendapat serangan dari partai politik dan kekuatan nonpartai politik, sehingga dia butuh perlindungan," tegasnya.

Selama ini, PDIP sebagai penyokong utama pemerintahan Jokowi dinilai belum kuat. Apalagi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini juga kerap menghantam pemerintahan Jokowi.

Sebagai contohnya saat Budi Gunawan menjadi calon Kapolri dan rekomendasi pemberhentian Rini Soemarno. Menurutnya, dorongan tersebut dipelopori oleh PDIP.

"Jadi ini semua adalah motif kekuasaan. Motif kekuasaan mengalahkan idealisme, rasionalitas, dan mngalahkan manajemen pemerintahan. Bagi Jokowi, paling penting adalah back up kekuasaan ketimbang efektivitas dalam menjalankan pemerintahan," tandas Refly Harun.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya