Skandal Pegasus yang diungkap oleh sejumlah media turut menyeret Maroko. Negara di ujung barat laut Afrika itu dituding ikut menggunakan spyware Pegasus untuk meretas ponsel Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu (21/7), Maroko telah membantah tuduhan tersebut dan menuntut agar mereka yang membuat klaim itu memberikan bukti.
"Pemerintah Maroko sepenuhnya menyangkal tuduhan palsu yang dibuat terhadapnya tanpa dasar apapun, dan menantang mereka yang mempromosikan kampanye ini, khususnya, koalisi Amnesty International dan Forbidden Stories... tunjukkan setidaknya beberapa bukti substansial dari naskah dramamu," ujar pemerintah, seperti dikutip
Sputnik.
Maroko mengatakan, tuduhan terhadapnya membingungkan dan meragukan. Lebih lanjut, pemerintah mengatakan, tuduhan itu sekali lagi menempatkan negara sebagai korban serangan media dan organisasi internasional.
Dengan tegas, pemerintah menyebut pihaknya akan menggunakan cara hukum di tingkat internasional untuk menentang siapa pun yang membuat klaim palsu.
Pengungkapan skandal penggunaan alat mata-mata atau spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO, diterbitkan oleh sejumlah media dan beberapa organisasi pada Minggu (18/7).
Dilaporkan, alat tersebut telah meretas setidaknya 50 ribu nomor telepon di berbagai negara, mayoritas miliki politisi terkemuka, aktivis HAM, pengacara, jurnalis, hingga eksekutif bisnis.
Di antara mereka yang masuk dalam daftar target adalah Macron, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Irak Barham Salih, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Perdana Menteri Maroko Saad-Eddine El Othmani, mantan Perdana Menteri Belgia, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel.
Kemudian pada Selasa (20/7), surat kabar Prancis, Le Monde, memuat, upaya memata-matai Macron telah dilakukan oleh Dinas Intelijen Maroko pada 2019.
Le Monde menyebut, nomor telepon Macron dan Perdana Menteri Prancis saat itu, Edouard Philippe, serta 14 menteri lainnya ikut menjadi sasaran peretasan.
