RELAKSASI Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di tengah tingginya kasus positif dan tingkat kematian akibat virus corona baru (Covid-19) sangat berbahaya.
Kebijakan pelonggaran PPKM Jokowi merupakan kebijakan populis seakan-akan membela aspirasi rakyat kecil, tetapi sesungguhnya berpotensi meningkatkan penularan dan kematian.
Kebijakan ini juga akan menyia-nyiakan upaya pemerintah untuk menambah kapasitas RS, rumah isolasi mandiri (Isoman), pasokan oksigen dan obat-obatan, serta penambahan tenaga kesehatan.
Fakta menunjukkan bahwa kasus positif turun karena turunnya pemeriksaan spesimen, tapi pemerintah telah berbohong dengan menjadikan penurunan angka kasus tersebut sebagai indikator keberhasilan PPKM Darurat.
Padahal seharusnya yang dilkukan adalah meningkatkan testing dan tracing di saat mobilitas masyarakat dibatasi.
Di sisi lain, pelonggaran PPKM akan disukai masyarakat kecil yang berpendapatan harian, tetapi sesungguhnya hal ini tidak dipahami bahwa pelonggaran yang terlalu dini akan menjadi jebakan penularan dalam waktu cepat.
Tentu saja dalam situasi dilematis ini seharusnya sebelum PPKM Darurat berlaku terlebih dahulu direalisasikan bantalan sosialnya agar masyarakat kecil dapat menerima pembatasan mobilitas.
Dalam keadaan darurat seperti ini kita harus percaya pada scientific, pada apa yang telah disampaikan para ahli kesehatan kepada Presiden Jokowi.
Saat ini yang dibutuhkan adalah fokus dan konsisten memprioritaskan upaya-upaya mengatasi gelombang varian Delta yang sedang menggila di seluruh dunia.
Sedangkan para ahli kesehatan dunia menghawatirkan Indonesia menjadi episentrum penyebaran varian Delta. Hal ini telah menyebabkan setiap hari bertambah negara-negara yang menutup pintu terhadap kedatangan warga Indonesia.
Sekali lagi, ini menjadi bukti bahwa Jokowi masih mengutamakan sektor ekonomi dibanding keselamatan rakyat.
Jika kita bandingkan dengan negara Arab Saudi yang memilih kehilangan pendapatan negara dari pembukaan haji yang nilainya miliaran dollar.
Ini suatu keberanian besar dari pemerintah Saudi untuk mengorbankan sektor ekonomi dengan mengeluarkan diskresi menutup haji yang merupakan perintah agama.
Mengamati inkonsistensi kebijakan rezim Jokowi yang selalu kalah dengan desakan kepentingan ekonomi sebelum Covid-19 dapat ditangani memngakibatkan berbagai dugaan muncul.
Saya sendiri menduga bahwa pelonggaran PPKM ini bukan untuk tujuan rakyat kecil melainkan untuk kepentingan bohir-bohir di sekitarnya.
Sangat mungkin kebijakan populisme ini bagian dari skenario 3 Periode Jokowi.
Gde Siriana YusufPenulis adalah Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
