Berita

Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kepercayaan Publik Ke Jokowi Merosot, Seharusnya Luhut Mundur Karena Gagal Tangani Covid-19

SENIN, 19 JULI 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pada penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air, harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sendiri.

Karena itu, sudah sepatutnya pihak terkait dalam hal ini Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan harus sadar diri jika PPKM gagal maka harus mundur.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (19/7).


"Mestinya orang-orang di kabinet yang diamanahi penanganan Covid-19 dan jika dianggap gagal, mestinya di reshuffle atau mengundurkan diri," kata Ujang Komarudin.

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, jika penanganan Covid-19 melalui kebijakan PPKM Darurat tidak sukses maka perlu dicari orang yang kredibel untuk menangani Covid-19.

Meski begitu, Ujang Komarudin meyakini sekalipun di Kabinet Indonesia Maju tidak ada yang kredibel dalam menangani pandemi Covid-19 Presiden Jokowi sepertinya tidak akan melakukan reshuffle.

"Karena akan menambah kegaduhan," demikian Ujang Komarudin.

Berdasarkan hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menangani pandemi Covid-19 merosot tajam selama 6 bulan terakhir.

Tercatat, masyarakat yang percaya Jokowi bisa menangani pandemi terus menurun mencapai 43 persen. Sementara itu, hanya 54,6 persen menjawab sangat tidak percaya, tidak percaya dan biasa saja.

Sedangkan yang tidak menjawab hanya 3,5 persen.

"Jadi untuk pertama kalinya pada bulan Juni tingkat kepercayaan terhadap presiden itu di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Minggu (18/7) kemarin.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya