Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni/Net

Politik

Politikus Nasdem: Sebelum Perpanjang PPKM Darurat, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Mendalam Dulu

SENIN, 19 JULI 2021 | 10:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebelum memperpanjang PPKM Darurat, Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek agar setiap kebijakan senantiasa memiliki manfaat bagi masyarakat.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/7).

"Jika PPKM akan diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM," ujar Lisda.


Menurut politikus Nasdem ini, selama pemerintah menjamin kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM Darurat tersebut.

"Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya," kata Lisda.

Sebab, lanjut dia, dampak dari PPKM Darurat sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.

Atas dasar itu, Lisda menilai masyarakat sudah seharusnya mendapat cukup perhatian dari pemerintah, untuk bisa tetap bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang tidak menentu ini.

“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak, bahkan untuk makan saja mereka sulit," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya