Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni/Net

Politik

Politikus Nasdem: Sebelum Perpanjang PPKM Darurat, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Mendalam Dulu

SENIN, 19 JULI 2021 | 10:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebelum memperpanjang PPKM Darurat, Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek agar setiap kebijakan senantiasa memiliki manfaat bagi masyarakat.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/7).

"Jika PPKM akan diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM," ujar Lisda.


Menurut politikus Nasdem ini, selama pemerintah menjamin kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM Darurat tersebut.

"Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya," kata Lisda.

Sebab, lanjut dia, dampak dari PPKM Darurat sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.

Atas dasar itu, Lisda menilai masyarakat sudah seharusnya mendapat cukup perhatian dari pemerintah, untuk bisa tetap bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang tidak menentu ini.

“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak, bahkan untuk makan saja mereka sulit," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya