Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali merangkap Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Pandjaitan: Tidak Mudah Bagi Pemerintah Memutuskan PPKM Darurat

SABTU, 17 JULI 2021 | 21:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak mudah bagi pemerintah memutuskan langkah intervensi dalam penanganan Covid-19 sekarang ini.

Demikian Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab wacana perpanjangan PPKM Darurat.

Luhut mengatakan, kesulitan pemerintah dalam memutuskan kelanjutan PPKM Darurat terletak pada misi utama yang ditetapkan, yaitu menghentikan transmisi virus Covid-19 varian Delta yang berasal dari India.


"Bukan pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini, di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta yang naik tinggi," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual tentang 'Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat', Sabtu (17/7).

Di sisi yang lain, Luhut menyebutkan petimbangan lain yang membuat pemerintah masih menimbang-nimbang memperpanjang PPKM Darurat.

"Di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan aktifitas dan mobilitas masyarakat," imbuhnya.

Menurut Luhut, penutupan pusat pembelanjaan dan pembatasan operasional rumah makan juga membawa dampak terhadap penurunan omset penjualan yang cukup signifikan.

"Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away, tentunya akan berpengaruh terhadap omzet suatu usaha atau pendapatan harian pedagang kecil," jelasnya.

Meskipun berat, lanjut Menko Kemaritiman dan Investasi ini, pemerintah mau tidak mau harus menerapkan PPKM Darurat untuk membatasi mobilitas dan aktifitas masyarakat di ruang publik, sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

"Pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini bisa diambil untuk menghentikan laju penyebaran varian Delta," pungkasnya.

Wacana perpanjangan PPKM Darurat mulanya diungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat sore (16/7).

Kata Muhadjir, Kepala Negara sudah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli ini, atau ditambah 11 hari dari ketetapan awal yaitu hingga tanggal 20 Juli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya