Berita

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik/Net

Politik

Politikus Demokrat: Kita Harus Bicara, Bersatu Membela Korban

SABTU, 17 JULI 2021 | 19:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bantahan demi bantahan acapkali disampaikan pemerintah setiap mendapatkan kritik dari sejumlah elemen masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Jargon "persatuan" juga kerap disuarakan oleh pejabat pemerintah untuk menepis koreksi dari masyarakat terkait sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan.

Demikian pandangan disampaikan politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menanggapi kinerja penanganan Covid-19 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Namun, Rachland Nashidik mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap bersatu padu melawan Covid-19, dan tidak usah begitu mengurusi pernyataan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju yang tidak produktif dalam upaya penanganan Covid-19.

"Jangan menyalahkan, kata mereka (pemerintah). Dalam pandemi ini, kita harus bersatu!" ujar Rachland Nashidik dalam akun Twitter pribadinya, @RachlandNashidik, dikutip Sabtu (17/7).

Rachland menegaskan, pihaknya sangat setuju terkait ajakan banyak elemen masyarakat untuk bersatu menghadapi krisis akibat pagebluk virus Corona yang tak kunjung usai ini.

Hanya saja menurutnya, persatuan yang seperti apa yang dimaksud pemerintah jika kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 itu sendiri gagal dan tidak dievaluasi.

Sebab dia melihat sejumlah persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dikerjakan pemerintah. Misalnya, kasus korupsi bansos di masa pandemi Covid-19 yang sudah berhasil diungkap KPK, hingga adanya dugaan bisnis vaksinasi berbayar untuk rakyat.

"Setuju! Tapi maksud saudara: bersatu mendukung kebijakan yang terbukti gagal mengatasi pandemi? Diam ketika Bansos dikorupsi, vaksin jadi bisnis?" cetusnya.

"Tidak, kita pilih bicara! Kita bersatu membela korban!" demikian Rachland Nashidik.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya