Anggota DPD RI Fahira Idris/Net
Keputusan pembatalan vaksin berbayar oleh Presiden Joko Widodo diapresiasi Anggota DPD RI Fahira Idris.
Menurut Fahira, pembatalan vaksin berbayar yang diberi label "Vaksin Gotong Royong Individu" tersebut meneguhkan status vaksin Covid-19 sebagai public goods atau barang umum milik publik.
Ia menjelaskan, status vaksin di masa darurat Covid-19 sekarang ini harus bisa diakses siapa saja dan kapan saja.
"Itulah kenapa ada kesepakatan global bahwa pengembangan vaksin tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan satu negara agar kesembuhan global atau dunia bisa terwujud," ujar Fahira dalam keterangan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).
Dalam prinsipnya, Fahira memandang vaksinasi Covid-19 harus bisa menyentuh siapa saja dan di mana saja di dunia. Sehingga, rencana program Vaksinasi Gotong Royong Individu berbayar bertolak belakang dengan prinsip tersebut, dan tepat dibatalkan.
Menurut Fahira, tantangan penanggulangan pandemi di Indonesia saat ini masuk dalam fase yang sangat penting. Jika gelombang besar kasus positif yang terjadi saat ini bisa tertangani dengan baik maka Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil mengendalikan pandemi dan kehidupan ekonomi warganya.
Namun, jika yang terjadi sebaliknya maka situasi darurat akan berkepanjangan, dan ini sangat merugikan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar.
Ke depan, lanjut Fahira, kebijakan-kebijakan yang berpotensi melahirkan kontroversi dan penolakan masyarakat luas seperti vaksinasi gotong royong individu berbayar sebaiknya dihindari. Di situasi darurat seperti ini fokus dan totalitas menjadi syarat agar bangsa ini bisa keluar dari situasi genting.
"Jika Pemerintah, para pemangku kepentingan dan tentunya masyarakat saling mengisi, memahami, dan saling percaya maka gelombang dan lonjakan kasus positif yang terjadi saat ini bisa kita tangani dengan baik," tutur Fahira.
"Salah satu cara agar rasa saling mengisi, memahami, dan saling percaya terbangun dan terbentuk adalah menghindari kebijakan-kebijakan yang berpotensi mendapat protes publik," tandasnya.
Pembatalan vaksinasi berbayar yang rencananya akan dibuka layanannya di apotek Kimia Farma diputuskan Presiden Joko Widodo setelah mendapat respon dan masukan dari masyarakat luas.
Keputusan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam keterangan virtual yang disiarkana kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat kemarin (16/7).
