Berita

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Tuduhan Pejabat Tinggi Kepada Rizal Ramli Tidak Pantas, Kritik Yang Disampaikan Adalah Aspirasi Rakyat

SABTU, 17 JULI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli memang vokal dan terdepan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dia juga beberapa kali mengusulkan agar Joko Widodo mengundurkan diri dari kuri Presiden.

"Ekonom senior ini dengan kapasitasnya tentu sangat memahami konstelasi perkembangan ekonomi negara ke depan, dan kesimpulannya adalah berat," kata pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Rizal Fadillah mengomentari pesan dari seorang pejabat tinggi negara kepada Rizal Ramli. Dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.


Rizal Ramli juga dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Menurut Rizal Fadillah, pejabat tinggi yang menyatakan kesulitan mengatasi pandemi dengan alasan bahwa varian delta sulit dikendalikan adalah pengakuan bahwa pandemi akan sangat mengganggu stabilitas.

"Pengakuan yang dibarengi  "warning" kepada Rizal Ramli ini sesungguhnya tak pantas. Tuduhan soal birahi politik tentu berlebihan. Apa yang dinyatakan Rizal Ramli adalah apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Masalah utama ada pada pemerintah sendiri," ujar Rizal Fadillah.

Rizal Fadillah menegaskan, solusi Jokowi mundur bukan mengada-ada, tetapi rasional dan obyektif.

"Penanganan dimulai dari pimpinan negara yang baru dan segar agar terbangun suasana baru yang mendapat support seluruh rakyat Indonesia. Kini ada "political distancing" antara rakyat dan pemerintah," imbuhnya.

Jelas Rizal Fadillah, tidak mungkin pandemi teratasi dengan kondisi adanya "political distancing" tersebut.

Segala kebijakan pemerintah akan dicemooh dan mungkin dilawan. PPKM Darurat saja tidak mudah diterima rakyat, apalagi dengan cara koersif bukan persuasif.

"Sebaiknya pejabat tinggi di atas berdialog secara dalam dan rinci dengan Rizal Ramli dan dikaji opsi-opsi yang mungkin untuk menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara," tutup Rizal Fadillah.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Dapur Emak-emak Dipastikan Terdampak Perang Timur Tengah

Kamis, 05 Maret 2026 | 05:39

Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tidak Terkait MBG

Kamis, 05 Maret 2026 | 05:15

Pelaku Penculikan Satu Keluarga di Jombang Berhasil Diringkus Polisi

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:59

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:39

Komnas Haji Desak KY Ikut Pantau Sidang Praperadilan Gus Yaqut

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:15

DPRD Kota Bogor Terima Curhatan soal Syarat Pengurus RT/RW

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:59

Kesalahan Oknum Polisi Jangan jadi Alat Menyerang Institusi

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:40

Pelaku Pembunuhan Bocah di KBB Dijerat 20 Tahun Penjara

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:21

Rocky Gerung: Damai Adanya di Surga, Perang Pasti akan Berlanjut

Kamis, 05 Maret 2026 | 02:55

DPRD Kota Bogor Godok Aturan Baru Penyelenggaraan Kesehatan

Kamis, 05 Maret 2026 | 02:33

Selengkapnya