Berita

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Tuduhan Pejabat Tinggi Kepada Rizal Ramli Tidak Pantas, Kritik Yang Disampaikan Adalah Aspirasi Rakyat

SABTU, 17 JULI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli memang vokal dan terdepan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dia juga beberapa kali mengusulkan agar Joko Widodo mengundurkan diri dari kuri Presiden.

"Ekonom senior ini dengan kapasitasnya tentu sangat memahami konstelasi perkembangan ekonomi negara ke depan, dan kesimpulannya adalah berat," kata pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Rizal Fadillah mengomentari pesan dari seorang pejabat tinggi negara kepada Rizal Ramli. Dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.


Rizal Ramli juga dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Menurut Rizal Fadillah, pejabat tinggi yang menyatakan kesulitan mengatasi pandemi dengan alasan bahwa varian delta sulit dikendalikan adalah pengakuan bahwa pandemi akan sangat mengganggu stabilitas.

"Pengakuan yang dibarengi  "warning" kepada Rizal Ramli ini sesungguhnya tak pantas. Tuduhan soal birahi politik tentu berlebihan. Apa yang dinyatakan Rizal Ramli adalah apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Masalah utama ada pada pemerintah sendiri," ujar Rizal Fadillah.

Rizal Fadillah menegaskan, solusi Jokowi mundur bukan mengada-ada, tetapi rasional dan obyektif.

"Penanganan dimulai dari pimpinan negara yang baru dan segar agar terbangun suasana baru yang mendapat support seluruh rakyat Indonesia. Kini ada "political distancing" antara rakyat dan pemerintah," imbuhnya.

Jelas Rizal Fadillah, tidak mungkin pandemi teratasi dengan kondisi adanya "political distancing" tersebut.

Segala kebijakan pemerintah akan dicemooh dan mungkin dilawan. PPKM Darurat saja tidak mudah diterima rakyat, apalagi dengan cara koersif bukan persuasif.

"Sebaiknya pejabat tinggi di atas berdialog secara dalam dan rinci dengan Rizal Ramli dan dikaji opsi-opsi yang mungkin untuk menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara," tutup Rizal Fadillah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya