Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Setelah "Ikatan Cinta" Mahfud MD Jelaskan Soal Vaksin Berbayar Yang Dibatalkan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:11 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Setelah sempat menjadi isu kontroversial dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan rencana penjualan vaksin Covid-19 melalui Kimia Farma.

Keputusan itu disambut beragam komentar di tengah masyarakat. Ada pandangan yang memuji ketegasan Presiden. Ada juga yang mengkritik pembatalan itu dilakukan karena mendapat penolakan yang demikian besar.

Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut berkomentar atas pembatalan ini. Komentar itu disampaikannya melalui akun Twitter beberapa saat lalu (Sabtu pagi, 17/7).


“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat,” tulisnya pada bagian pertama. Ini adalah rangkaian twit pertamanya setelah menceritakan kerumitan hukum dalam sinetron "Ikatan Cinta" dua hari lalu (Kamis, 15/7).

Saking tidak cukupnya tenaga medis yang harus melakukan vaksinasi, Aparat TNI dan Polri, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah turun tangan. Tetapi, ini pun tidak cukup.

“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” sambung mantan Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid itu.

Dia menambahkan, pihak swasta merasa perlu melakukan vaksinasi untuk karyawan sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial tetap dapat beroperasi.

“Idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, untuk mencapai target 70 juta rakyat tervaksin pada bulan September mendatang,  Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator.

“Tapi itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” demikian Mahfud MD.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya