Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Setelah "Ikatan Cinta" Mahfud MD Jelaskan Soal Vaksin Berbayar Yang Dibatalkan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:11 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Setelah sempat menjadi isu kontroversial dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan rencana penjualan vaksin Covid-19 melalui Kimia Farma.

Keputusan itu disambut beragam komentar di tengah masyarakat. Ada pandangan yang memuji ketegasan Presiden. Ada juga yang mengkritik pembatalan itu dilakukan karena mendapat penolakan yang demikian besar.

Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut berkomentar atas pembatalan ini. Komentar itu disampaikannya melalui akun Twitter beberapa saat lalu (Sabtu pagi, 17/7).

“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat,” tulisnya pada bagian pertama. Ini adalah rangkaian twit pertamanya setelah menceritakan kerumitan hukum dalam sinetron "Ikatan Cinta" dua hari lalu (Kamis, 15/7).

Saking tidak cukupnya tenaga medis yang harus melakukan vaksinasi, Aparat TNI dan Polri, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah turun tangan. Tetapi, ini pun tidak cukup.

“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” sambung mantan Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid itu.

Dia menambahkan, pihak swasta merasa perlu melakukan vaksinasi untuk karyawan sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial tetap dapat beroperasi.

“Idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, untuk mencapai target 70 juta rakyat tervaksin pada bulan September mendatang,  Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator.

“Tapi itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” demikian Mahfud MD.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Undip Pastikan Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual Meski Belum Terima Laporan Korban

Jumat, 19 April 2024 | 14:03

FBI Tuding Hacker Tiongkok Siapkan Serangan Dahsyat untuk Hancurkan Amerika

Jumat, 19 April 2024 | 13:51

Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDIP, Ono Surono: Kalau Ada Instruksi, Maju

Jumat, 19 April 2024 | 13:44

Kebakaran Ruko di Mampang Diduga Akibat Ledakan Kompresor

Jumat, 19 April 2024 | 13:27

Din Syamsuddin Ajak Massa Aksi Dukung MK Tegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Jumat, 19 April 2024 | 13:24

Saint Kitts dan Nevis Konsisten Dukung Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 19 April 2024 | 13:15

Hingga Jumat Siang Tak Kunjung Hadir di KPK, Gus Muhdlor Mangkir?

Jumat, 19 April 2024 | 13:10

Beda dengan Erick Thohir, Airlangga Minta BUMN Tidak Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel

Jumat, 19 April 2024 | 13:00

Lion Air Group: Dua Penyelundup Narkoba Karyawan Pihak Ketiga

Jumat, 19 April 2024 | 12:55

Dukung Optimalisasi Pengawasan Pemilu, PAN-RB Tambah Formasi ASN Bawaslu

Jumat, 19 April 2024 | 12:50

Selengkapnya