Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy/Net

Politik

Sembrono Bicara Darurat Militer, Menko PMK Harus Minta Maaf Kepada Jokowi

SABTU, 17 JULI 2021 | 02:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy yang menyebut kondisi pandemi Indonesia dalam keadaan darurat militer dianggap sebagai tindakan sembrono.

"Pernyataan Menko PMK itu sembrono dan jelas-jelas menghina presiden," kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Baca: Menko PMK: Status Indonesia Sudah Darurat Militer


Bukan tanpa alasan. Ia menyebut pernyataan Menko PMK telah menghina presiden karena apa yang dikatakan soal darurat militer diyakini tanpa sepengetahuan Joko Widodo sebagai kepala negara.

Klaim keadaan darurat militer pun terlalu berlebihan. Sebab sebuah negara bisa dikatakan darurat militer bila telah kehilangan kepemimpinan, adanya pembangkangan sipil, krisis konstitusi serta beberapa lainnya.

"Kondisi sekarang tidak memungkinkan dikatakan darurat militer. Kita tidak keos, tidak kehilangan kepemimpinan. Pernyataan Menko PMK ini menyimpang dan tidak punya etika dalam tatanan demokrasi," tegasnya.

Oleh karenanya, ia mendesak kepada Menko PMK untuk meminta maaf kepada publik serta Presiden Joko Widodo atas pernyataan yang bisa membuat keadaan makin gaduh.

"Kalau dibiarkan, ini akan menjadi multiintepretasi. Menko PMK harus minta maaf kepada publik dan kepada Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya