Manager Program Seknas FITRA Badiul Hadi/Repro
Tantangan pemerintah saat ini masih cukup banyak khususnya dalam rangka menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) di tanah air yang kondisinya belum juga stabil dan teratasi.
Antara lain mengenai vaksinasi Covid-19 berbayar yang sempat menggemparkan publik beberapa waktu terakhir.
Manager Program Seknas FITRA Badiul Hadi mengatakan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Kimia Farma sudah seharusnya dialokasikan untuk memproduksi Vaksin Gotong Royong (VGR) dan didistribusikan kepada masyarakat secara gratis.
"Anggaran PEN untuk BUMN termasuk Kimia Farma, harusnya dialokasikan untuk memproduksi dan mendistribusikan VGR secara gratis ke masyarakat," kata Baidul Hadi saat menjadi narasumber dalam webinar PARA Syndicate bertajuk "Vaksin Berbayar: Komersialisasi Pandemi vs Kehadiran Negara" pada Jumat (16/7).
Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan ketersedian fasilitas kesehatan di semua rumah sakit dalam hal ini seperti oksigen, ventilator, dan ruang perawatan layak bagi penderita Covid-19.
"Lalu, Pemerintah harus lebih transparans dalampengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PEN," demikian Badiul Hadi.
Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara webinar tersebut antara lain Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti dan moderator Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
