Berita

Kasad, Jenderal Andika Perkasa/Net

Politik

Gagal Tangani Covid-19, Jokowi Disarankan Pilih Jenderal Andika Perkasa Gantikan Luhut Binsar Pandjaitan

JUMAT, 16 JULI 2021 | 17:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mempertimbangkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi komandan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Andika dinilai layak menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan karena telah gagal selama 2 minggu menjadi Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang menilai Luhut sudah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 dengan posisi dan jabatan yang diembannya.


"Orang yang paling cocok gantiin Luhut Binsar adalah Jenderal Andika Perkasa," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).

Karena menurut Satyo, Jenderal Andika memiliki komitmen dalam penanganan Covid-19 dan kontribusinya di TNI AD dalam penanganan pandemi sudah terbukti.

"Sudah terbukti mantab. Sekaligus sebagai bahan uji materi kepemimpinannya sebelum menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi yang akan segera pensiun," pungkas Satyo.

Presiden Joko Widodo menerapakan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu.

Tujuannya untuk menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19).

Luhut Binsar Pandjaitan didaulat Jokowi menjadi koordinatornya.
 
Meski demikian, sudah 2 minggu diterapak belum ada tanda ada penurunan.

Meski hari ini bertambah 54.000, berkurang dari rekor kemarin yang menembus 56.757. Angka kematian dalam sehari menembus rekor baru karena menyentuh 1.205 orang.

Desakan untuk mengganti Luhut banyak disuarakan oleh banyak kalangan. Selain gagal, Luhut dinilai kerap menyampaikan pernyataan yang bernada mengancam masyarakat.

Cara penyampaian Luhut itu dinilai semakin memperkeruh situasi dan menghilangkan kepercayaan pada Pemerintahan Joko Widodo.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya