Ketua Kopri PB PMII Maya Muizatil Lutfillah/RMOL
Desakan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan rancangan undang undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengalir dari elemen mahasiswa Kopri PB PMII.
Ketua Kopri PB PMII Maya Muizatil Lutfillah mengatakan, RUU PKS harus segera disahkan. Tujuannya agar tidak ada lagi kekerasan terhadapa para perempuan.
Desakan Maya itu berkaca dari peristiwa kekerasan oknum Satpol PP di Kabupate Gowa pada seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan.
Menurut Maya, penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) darurat tidak lantas dijadikan dasar untuk melakukan penertiban dengan cara kekerasan.
"Seharusnya bisa memperlakukan ibu tersebut dengan baik-baik tanpa harus melakukan kekerasan. Ini menjadi cambuk bagi masyarakat agar kita selalu waspada, peka, dan harus lebih responsif dalam mencegah kekerasan khususnya kepada perempuan," demikian kata Maya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).
Maya menyoroti, saat PPKM darurat diberlakukan masih banyak terjadi kekerasan yang menimpa para perempuan.
Sebabnya, saat ini regulasi yang terkait dengan bagaimana negara mengupayakan tidak terjadi kekerasan seksual di bumi pertiwi masih terbatas.
Ia menjelaskan, Selasa lalu (13/7) DPR telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak.
Atas dasar itu, Kopri PB PMII mendesak agar DPR segera mengesahkan regulasi penghapusan kekerasan seksual itu.
"Kopri PB PMII mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat dimanapun berada agar selalu mengawal RUU PKS ini agar terus peka dan responsif terhadap tema-tema ataupun issue-issue yang berkaitan dengan keperempuanan baik secara kekerasan seksual, maupun yang lainnya," tandas perempuan asal Banten ini.
Seperti saat razia PPKM Darurat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang tengah ramai dihujat publik.
Sebab, oknum Satpol PP setempat diduga memukul ibu hamil yang merupakan pemilik warung kopi.
