Lampung Berjaya (Malunya)

PAPARAN Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR-RI pada Rabu (14/7) seperti pengumuman hasil raport penanganan pandemi daerah-daerah di Indonesia.

Mendengar paparan itu, orang Lampung seperti saya harus merasa malu. Malu karena Menteri Budi menyampaikan data yang menempatkan Lampung dalam posisi buruk: 1) capaian vaksinasi paling rendah dibandingkan 33 provinsi lainnya, 2) lonjakan tambahan kasus paling tinggi se-Indonesia, 3) tingkat keterisian tempat tidur (BOR/Bed Occupancy Rate) urutan ke-4 paling tinggi secara nasional.

Minggu sebelumnya dua kali peristiwa memalukan di Lampung juga masuk berita nasional: 1) perilaku konyol Wakil Bupati Lampung Tengah yang bernyanyi dan berjoget dalam kerumunan tanpa prokes dan 2) kerumunan massa akibat ketidaksiapan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan persiapan teknis antrian vaksinasi.

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang paparan Menkes, terlebih dahulu saya ingin menyajikan data capaian vaksinasi 15 kabupaten/kota se-Lampung per tanggal 13 Juli 2021 yang saya kutip dari situs KPC-PEN.

Capaian vaksinasi dosis pertama di Provinsi Lampung baru sebesar 8,42% dari target sekitar 6,6 juta orang (termasuk remaja 12-17 tahun), masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 18,65%.

Baru Bandar Lampung dan Metro yang capaiannya sudah di atas rata-rata provinsi dan nasional, masing-masing di kisaran 23% dan 22%. Lampung Selatan berada pada posisi ketiga diikuti oleh Tulang Bawang, Lampung Barat dan Lampung Utara dengan capaian di kisaran 8%.

Posisi berikutnya Tanggamus, Way Kanan, Pringsewu dan Pesawaran dengan capaian di kisaran 6-7%. Pesisir Barat menempati urutan ke-11 kemudian selanjutnya Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan ditutup oleh Lampung Timur sebagai juru kunci. Lima daerah yang menempati posisi papan bawah ini capaiannya baru berkisar di angka 4-5% dari jumlah target vaksinasi.

Rendahnya capaian vaksinasi di Lampung Tengah dan Lampung Timur serta masih kurang tingginya capaian vaksinasi di Lampung Selatan sangat mempengaruhi persentase capaian vaksinasi Provinsi Lampung, mengingat target vaksinasi di tiga kabupaten itu jumlahnya sebanyak 2,7 juta orang, atau sebesar 41% dari total target se-Lampung.

Jika Gubernur Arinal ingin menaikkan capaian vaksinasi agar Lampung tidak lagi menjadi juru kunci, beliau mesti menggenjot habis-habisan Bupati Musa, Bupati Dawam dan Bupati Nanang agar kinerja vaksinasi di daerah mereka meningkat cepat.

Tidak sulit bagi Gubernur Arinal dan Wagub Nunik jika ingin memacu Bupati Musa dan Bupati Dawam, karena masing-masing bawahan mereka di Partai Golkar dan PKB,  dua daerah ini juga penyumbang suara terbanyak untuk kemenangan Arinal-Nunik dalam Pilgub 2018.

Kembali ke posisi Lampung dalam paparan Menkes kemarin, data-data yang disampaikan itu seperti mengkonfirmasi dugaan saya selama ini bahwa memang penanganan pandemi di Lampung belakangan justru memburuk. Seperti Lancang Kuning yang semakin lama semakin terombang-ambing diamuk badai. Badai yang bukan baru terjadi kemarin malam, badai yang sudah berlangsung selama 16 purnama lamanya.

Dulu di bulan-bulan awal kita masih bisa berkilah belum siap karena badai datang mendadak, tetapi setelah 16 bulan alasan apalagi yang akan dijadikan kambing hitam?

Sejak 16 bulan yang lalu, berkali-kali telah saya ingatkan dalam berbagai tulisan agar relokasi APBD se-Lampung sebesar 879 miliar (246 miliar Provinsi + 633 miliar Kabupaten/Kota) belum lagi tambahan dari APBN berupa DID (Dana Insentif Daerah) sejatinya digunakan untuk optimalisasi kinerja 3 T (Testing, Tracing, Treatment) supaya Health System di Lampung mampu mengantisipasi percepatan penyebaran pandemi bukan digunakan untuk keperluan lainnya.

Beberapa hari yang lalu Menko PMK datang ke Lampung untuk meninjau kondisi fasilitas kesehatan khususnya ketersediaan supply oksigen yang mulai mengalami kelangkaan, Menko PMK kemudian meminta Gubernur agar lebih berinisiatif mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan faskes. Sehari sebelumnya saya juga membaca berita tentang kedatangan ratusan pasien yang dikirim dari kabupaten-kabupaten luar kota Bandar Lampung akibat kekurangan peralatan pada faskes yang dimiliki di sana.

Dua situasi buruk yang mestinya tidak perlu terjadi jika anggaran sebesar hampir 1 Triliun tahun lalu itu digunakan secara efektif untuk menguatkan kapasitas layanan kesehatan. Apalagi jika alokasi untuk menaikkan tunjangan pejabat yang begitu besar dan uang makan-minum pemerintah provinsi sebesar 75 miliar (cukup untuk membeli nasi kotak 12 ribu porsi selama 250 hari) juga dialihkan untuk meningkatkan kapasitas Testing, Tracing dan Treatment yang sejak awal memang sudah kedodoran dan sekarang semakin kepayahan.

Saya berdo’a semoga Gubernur dan para pejabat publik di Lampung tidak sedang mengalami gangguan emosi yang populer disebut dengan Depersonalisasi-Derealisasi (DD), penderitanya cenderung “mati rasa” sehingga sulit sekali untuk dapat bersimpati apalagi berempati.

Sudah berbilang tulisan dan komentar dari banyak pihak terkait penanganan pandemi di Lampung, semuanya seperti diabaikan begitu saja. Konon penderita DD biasanya memang mengalami halusinasi dan delusi, cenderung hanya mempercayai realitas yang dibangun oleh imajinasi sendiri.

Kutipan media tentang pernyataan Gubernur dalam rapat resmi dengan pemerintah pusat yang menyatakan lonjakan kasus di Lampung terjadi akibat perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera sejak Jawa-Bali diberlakukan PPKM Darurat bagi saya lebih terdengar seperti celotehan warung kopi ketimbang pernyataan resmi seorang kepala daerah.

Sama seperti pernyataan sebelumnya yang menyalahkan BPS karena melakukan analisa terhadap buruknya angka-angka statistik perekonomian Lampung. Perilaku buruk wajah cermin dibelah seperti itu akan semakin menambah rasa malu saja, apalagi jika membayangkan pernyataan itu dapat dibaca oleh jutaan orang dan jejak digital yang ditinggalkannya bisa tetap diakses sampai akhir zaman.

Nizwar Affandi
Pengamat Pembangunan