Berita

Menko Polhukam RI, Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud Sebaiknya Balik Kanan, Dia Lebih Dibutuhkan Di Luar Istana Untuk Luruskan Kiblat Bangsa

JUMAT, 16 JULI 2021 | 14:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritikan terhadap Menko Polhukam, Mahfud MD terus berdatangan terkait masih sempatnya sang menko menonton sinetron "Ikatan Cinta" di saat pemerintah dan masyarakat sedang berjibaku melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Ketua Departemen Dalam Negeri DPP Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Surya Makmur Nasution mengatakan, jika Mahfud tidak "dipakai" lagi oleh Presiden Joko Widodo, sebaiknya memilih mundur.

"Bila Prof. Mahfud sudah tak difungsikan lagi oleh Istana, sebaiknya balik kanan saja, tinggalkan Istana dengan segala kemewahannya," ujar Surya Makmur, Ketua Kahmi Kepri itu, Jumat (16/7).


Surya Makmur menyebutkan, bisa saja Mahfud lebih berkonribusi dari luar kekuasaan.

"Sepertinya Prof. Mahfud lebih dibutuhkan di luar Istana untuk meluruskan kembali arah kiblat bangsa," ucapnya lewat akun Twitter.

Cuitan tentang sinetron "Ikatan Cinta" itu diunggah Mahfud, Kamis (15/7). Mahfud menilai sinetron tersebut asyik ditonton, tapi alur ceritanya berputar-putar, dan pemahaman hukum penulis cerita kurang pas.

"PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik juga sih, meski agak muter-muter. Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat," twit Mahfud.

"Pembunuh Roy adalah Elsa. Sarah, ibu Elsa, mengaku sebagai pembunuhnya dan minta dihukum demi melindungi Elsa. Lah, dalam hukum pidana tak sembarang orang mengaku lalu ditahan. Kalau begitu nanti banyak orang berbuat jahat lalu menyuruh (membayar) orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas," sambung dia melanjutkan.

Tidak sedikit yang mengkritik Mahfud. Anggota DPR Gerindra Fadli Zon menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan penanganan darurat Covid-19, agar semua menteri ada tanggung jawab masing-masing.

Analis sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Mahfud kehilangan sensitifitas pada keadaan rakyat jelata.

"Maaf, postingan Mahfud MD di Twitter itu menunjukan bahwa di lapisan elit kekuasaan sedang terjadi semacam pengabaian pada derita rakyat. Kehilangan sensitifitasnya pada keadaan rakyat jelata," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya