Berita

Presiden Israel Isaac Herzog/Net

Dunia

Kedubes UEA Resmi Dibuka Di Tel Aviv, Presiden Israel Isaac Herzog: Ini Seperti Mimpi

RABU, 14 JULI 2021 | 15:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Uni Emirat Arab telah resmi membuka kedutaannya di Israel pada Rabu (14/7) waktu setempat. Upacara pengibaran bendera turt dihadiri oleh Presiden Israel Isaac Herzog.

Kedutaan tersebut terletak di gedung Bursa Efek Tel Aviv dan pembukaannya mengikuti peresmian kedutaan Israel di UEA bulan lalu.

Saat pengibaran bendera negaranya di luar gedung, Duta Besar UEA untuk Israel Mohamed Al Khaja didampingi Herzog di sisinya.


“Kedutaan ini bukan hanya pusat bagi diplomat, tetapi basis untuk melanjutkan kemitraan baru kami,” kata Al Khaja, seperti dikutip dari Jerussalem Post.

“Ini menandai paradigma baru untuk perdamaian dan model untuk pendekatan kolaboratif baru untuk resolusi konflik,” ujarnya.

Di akhir upacara, Al Khaja membuka hari perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv.

Dalam sambutannya, dia menggembar-gemborkan kerjasama yang direncanakan antara universitas, rumah sakit dan peneliti di Israel dan UEA, serta perjanjian yang ditandatangani negara-negara di bidang ekonomi, perjalanan udara dan pertanian, dan mengatakan itu baru permulaan.

“Di dunia pasca-Covid, mereka yang berinovasi akan memimpin,” kata duta besar.

“UEA dan Israel adalah negara-negara inovatif yang akan memanfaatkan inovasi untuk masa depan rakyat negara dan kawasan. Orang-orang di kawasan itu mengharapkan Timur Tengah yang baru dan makmur,” ujarnya.

Herzog pada bagiannya mengatakan bahwa “melihat bendera Emirat berkibar di Tel Aviv mungkin tampak seperti mimpi yang dibuat-buat setahun yang lalu.”

“Kami mengakar kuat di tanah kami dengan mata tertuju pada bintang-bintang. Kami sedang membangun negara modern dari gurun pasir dan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin,” kata Herzog.

Disatukan oleh kekhawatiran bersama tentang Iran dan harapan untuk keuntungan komersial, UEA menormalkan hubungan dengan Israel tahun lalu di bawah ‘Abraham Accord’ yang dibuat oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2020. Sebuah langkah yang kemudian diikuti Bahrain, Sudan dan Maroko.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya