Berita

Presiden Israel Isaac Herzog/Net

Dunia

Kedubes UEA Resmi Dibuka Di Tel Aviv, Presiden Israel Isaac Herzog: Ini Seperti Mimpi

RABU, 14 JULI 2021 | 15:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Uni Emirat Arab telah resmi membuka kedutaannya di Israel pada Rabu (14/7) waktu setempat. Upacara pengibaran bendera turt dihadiri oleh Presiden Israel Isaac Herzog.

Kedutaan tersebut terletak di gedung Bursa Efek Tel Aviv dan pembukaannya mengikuti peresmian kedutaan Israel di UEA bulan lalu.

Saat pengibaran bendera negaranya di luar gedung, Duta Besar UEA untuk Israel Mohamed Al Khaja didampingi Herzog di sisinya.


“Kedutaan ini bukan hanya pusat bagi diplomat, tetapi basis untuk melanjutkan kemitraan baru kami,” kata Al Khaja, seperti dikutip dari Jerussalem Post.

“Ini menandai paradigma baru untuk perdamaian dan model untuk pendekatan kolaboratif baru untuk resolusi konflik,” ujarnya.

Di akhir upacara, Al Khaja membuka hari perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv.

Dalam sambutannya, dia menggembar-gemborkan kerjasama yang direncanakan antara universitas, rumah sakit dan peneliti di Israel dan UEA, serta perjanjian yang ditandatangani negara-negara di bidang ekonomi, perjalanan udara dan pertanian, dan mengatakan itu baru permulaan.

“Di dunia pasca-Covid, mereka yang berinovasi akan memimpin,” kata duta besar.

“UEA dan Israel adalah negara-negara inovatif yang akan memanfaatkan inovasi untuk masa depan rakyat negara dan kawasan. Orang-orang di kawasan itu mengharapkan Timur Tengah yang baru dan makmur,” ujarnya.

Herzog pada bagiannya mengatakan bahwa “melihat bendera Emirat berkibar di Tel Aviv mungkin tampak seperti mimpi yang dibuat-buat setahun yang lalu.”

“Kami mengakar kuat di tanah kami dengan mata tertuju pada bintang-bintang. Kami sedang membangun negara modern dari gurun pasir dan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin,” kata Herzog.

Disatukan oleh kekhawatiran bersama tentang Iran dan harapan untuk keuntungan komersial, UEA menormalkan hubungan dengan Israel tahun lalu di bawah ‘Abraham Accord’ yang dibuat oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2020. Sebuah langkah yang kemudian diikuti Bahrain, Sudan dan Maroko.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Herman Deru Perintahkan Jalinsum Diperbaiki Usai Tragedi Bus ALS

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:22

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Pemakzulan Trump Mencoreng Citra Demokrasi Barat

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:01

Politik Mesias Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:27

Saksi Sidang di PN Jakbar Dikejar-kejar hingga Diduga Dianiaya

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:06

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:03

Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:32

Kritik Amien Rais Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:14

Selengkapnya