PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Selama ini, BTN konsisten mendukung berbagai program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.
Pandangan itu disampaikan oleh sejumlah pengamat ekonomi menanggapi kabar rencana Penyertaan Modal Negara(PMN) sebesar Rp2 triliun untuk BTN.
Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai, BTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat. Hingga saat ini, BTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Agar program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.
“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Josua kepada wartawan, Selasa (13/7).
Joshua menilai, ancang-ancang PMN sebesar Rp2 triliun untuk BTN akan efektif untuk memperkuat permodalam bank yang
concern sektor pembiayaan perumahan tersebut.
"Terkait angka pastinya (PMN) tentu disesuaikan dengan rencana
right issue BTN sebesar Rp5 triliun," ujar dia.
Dukungan senada disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri. PMN penting karena BTN salah satu ujung tombak dalam program sejuta rumah.
"Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," ujar Deni Daruri.
Strategi PMN untuk BTN, menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
"Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya.
Sementara, ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.
"Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya.
Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit.
"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," jelasnya.
Dukungan dari kalangan pengusaha properti disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida. PMN perlu untuk penguatan modal BTN. "Memang sangat perlu," tegasnya.
Selanjutnya dia berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut dia, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.
