Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah/Net

Politik

Nur Nadlifah Terkejut Dan Kecewa Vaksinasi Gotong Royong Dikomersialkan

SELASA, 13 JULI 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kalangan Komisi IX DPR RI mengapresiasi kerja keras Kementerian Kesehaatan dan Satgas Covid-19 dalam pencegahan penularan Covid-19.

Namun, anggota Komisi IX DPR, Nur Nadlifah, menyesalkan dengan beredarnya kebijakan Kemenkes mengenai komersialisasi vaksin gotong royong oleh perusahaan anak usaha BUMN yakni Kimia Farma.

"Kebijakan vaksin gotong royong individu yang dikomersialkan sungguh mengejutkan semua pihak termasuk saya sebagai anggota komisi IX karena belum pernah ada pembahasan tersebut," jelas Nadlifah, Selasa (13/7).


Sementara kata dia, beberapa hari lalu beberapa perusahaan mengeluhkan susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah diroadmap Kemenkes dan Komisi IX. Justru yang muncul dan ramai di lapangan adalah komersialisasi vaksin gotong royong individual.

"Kami bersepakat untuk berupaya mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan. Untuk itu kami mendorong vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan. Ini malah vaksinasi gotong royong lain yang menucul," imbuhnya.

Bagi dia, kemunculan komersialisasi vaksin gotong royong jelas menciderai kerja keras Kemenkes sendiri dalam penanganan covid-19.  

"Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Untuk itu kami meminta Kemenkes mensegerakan dan mempermudah akses dan pelanksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan," tegas Kapoksi Komisi IX Fraksi PKB ini.

Dia sangat berharap akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja untuk dikawal betul.

"Yang terjadi di lapangan hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan mereka kesulitan untuk mendapat akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja," ucap Nadlifah.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya