Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Politik

Target Vaksinasi Gratis Belum Tercapai, PDIP: Timing Vaksin Berbayar Belum Pas

SELASA, 13 JULI 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Vaksin berbayar bagi individu yang rencananya akan dijual di Kimia Farma menuai polemik di masyarakat.

Meski Kimia Farma telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, namun seluruh elemen masyarakat meminta Kimia Farma tidak hanya menunda tapi membatalkan rencana tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Edy Wuryanto menyampaikan, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa vaksin digratiskan untuk masyarakat, dan niat vaksin berbayar itu disepakati untuk korporasi.


Lebih lanjut, Edy menjelaskan target 181 juta vaksin untuk masyarakat Indonesia belum tercapai hingga saat ini.

Ia menyayangkan, pemerintah menggulirkan vaksin berbayar di tengah belum tercapainya target vaksinasi nasional.

"Ini kemudian respons publiknya luas mengapa? Yang program saja belum clear permintaan bupati wakikota se Indonesia sampai sekarang yang antri demikian tinggi, ini belum clear,” kata Edy dalam rapat kerja bersama Menkes bersama Komisi IX membahas perihal vaksin, Selasa (13/7).

Menurutnya, wacana vaksin berbayar ini akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Apalagi, pelaksanaan program vaksinasi belum mencapai target yang diinginkan setiap harinya.

"Artinya kalau muncul vaksin individu menimbulkanlah yang dilayani yang punya duit. Sementara orang miskin yang mengharapkan vaksin program itu belum selesai. Maka menurut saya timingnya kalau ini untuk individu itu belum pas,” katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan perihal vaksin Sinopharm yang akan dijual oleh Kimia Farma tersebut, di sisi lain UEA juga baru menghibahkan vaksin tersebut sebanyak 500 ribu dosis.

Edy lantas menyinggung perihal jaminan yang akan diberikan Kemenkes perihal vaksin individu tersebut.

“Jaminan apa yang pak Menteri bawa tadi vaksin Sinopharm dari UEA itu tidak dignakan untuk vaksin mandiri? Lalu muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif, vaksin hibah kok malah digunakan dijual. Apalagi semua hulu hilirnya dikelola oleh holding BUMN ini yang menjadi pertanyaan publik,” tegasnya.

"Maka, harus ada jaminan dan pengawasna bahwa vaksin hibah UEA tidak digunakan vaksin yang individu,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya