Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Politik

Target Vaksinasi Gratis Belum Tercapai, PDIP: Timing Vaksin Berbayar Belum Pas

SELASA, 13 JULI 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Vaksin berbayar bagi individu yang rencananya akan dijual di Kimia Farma menuai polemik di masyarakat.

Meski Kimia Farma telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, namun seluruh elemen masyarakat meminta Kimia Farma tidak hanya menunda tapi membatalkan rencana tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Edy Wuryanto menyampaikan, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa vaksin digratiskan untuk masyarakat, dan niat vaksin berbayar itu disepakati untuk korporasi.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan target 181 juta vaksin untuk masyarakat Indonesia belum tercapai hingga saat ini.

Ia menyayangkan, pemerintah menggulirkan vaksin berbayar di tengah belum tercapainya target vaksinasi nasional.

"Ini kemudian respons publiknya luas mengapa? Yang program saja belum clear permintaan bupati wakikota se Indonesia sampai sekarang yang antri demikian tinggi, ini belum clear,” kata Edy dalam rapat kerja bersama Menkes bersama Komisi IX membahas perihal vaksin, Selasa (13/7).

Menurutnya, wacana vaksin berbayar ini akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Apalagi, pelaksanaan program vaksinasi belum mencapai target yang diinginkan setiap harinya.

"Artinya kalau muncul vaksin individu menimbulkanlah yang dilayani yang punya duit. Sementara orang miskin yang mengharapkan vaksin program itu belum selesai. Maka menurut saya timingnya kalau ini untuk individu itu belum pas,” katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan perihal vaksin Sinopharm yang akan dijual oleh Kimia Farma tersebut, di sisi lain UEA juga baru menghibahkan vaksin tersebut sebanyak 500 ribu dosis.

Edy lantas menyinggung perihal jaminan yang akan diberikan Kemenkes perihal vaksin individu tersebut.

“Jaminan apa yang pak Menteri bawa tadi vaksin Sinopharm dari UEA itu tidak dignakan untuk vaksin mandiri? Lalu muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif, vaksin hibah kok malah digunakan dijual. Apalagi semua hulu hilirnya dikelola oleh holding BUMN ini yang menjadi pertanyaan publik,” tegasnya.

"Maka, harus ada jaminan dan pengawasna bahwa vaksin hibah UEA tidak digunakan vaksin yang individu,” tandasnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya