Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Politik

Target Vaksinasi Gratis Belum Tercapai, PDIP: Timing Vaksin Berbayar Belum Pas

SELASA, 13 JULI 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Vaksin berbayar bagi individu yang rencananya akan dijual di Kimia Farma menuai polemik di masyarakat.

Meski Kimia Farma telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, namun seluruh elemen masyarakat meminta Kimia Farma tidak hanya menunda tapi membatalkan rencana tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Edy Wuryanto menyampaikan, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa vaksin digratiskan untuk masyarakat, dan niat vaksin berbayar itu disepakati untuk korporasi.


Lebih lanjut, Edy menjelaskan target 181 juta vaksin untuk masyarakat Indonesia belum tercapai hingga saat ini.

Ia menyayangkan, pemerintah menggulirkan vaksin berbayar di tengah belum tercapainya target vaksinasi nasional.

"Ini kemudian respons publiknya luas mengapa? Yang program saja belum clear permintaan bupati wakikota se Indonesia sampai sekarang yang antri demikian tinggi, ini belum clear,” kata Edy dalam rapat kerja bersama Menkes bersama Komisi IX membahas perihal vaksin, Selasa (13/7).

Menurutnya, wacana vaksin berbayar ini akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Apalagi, pelaksanaan program vaksinasi belum mencapai target yang diinginkan setiap harinya.

"Artinya kalau muncul vaksin individu menimbulkanlah yang dilayani yang punya duit. Sementara orang miskin yang mengharapkan vaksin program itu belum selesai. Maka menurut saya timingnya kalau ini untuk individu itu belum pas,” katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan perihal vaksin Sinopharm yang akan dijual oleh Kimia Farma tersebut, di sisi lain UEA juga baru menghibahkan vaksin tersebut sebanyak 500 ribu dosis.

Edy lantas menyinggung perihal jaminan yang akan diberikan Kemenkes perihal vaksin individu tersebut.

“Jaminan apa yang pak Menteri bawa tadi vaksin Sinopharm dari UEA itu tidak dignakan untuk vaksin mandiri? Lalu muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif, vaksin hibah kok malah digunakan dijual. Apalagi semua hulu hilirnya dikelola oleh holding BUMN ini yang menjadi pertanyaan publik,” tegasnya.

"Maka, harus ada jaminan dan pengawasna bahwa vaksin hibah UEA tidak digunakan vaksin yang individu,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya