Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto/Repro
Perlambatan ekonomi karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 sudah diantisipasi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta masyarakat tidak khawatir terkait potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat.
Airlangga menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk merespons resiko perlambatan ekonomi ini. Yaitu dalam bentuk bantuan sosial yang menjadi program pemulihan ekonomi (PEN).
"Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN, agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi,†tutur Airlangga dalam keterangan virtual di Jakarta, Senin (12/7).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp 225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM.
Anggaran sebesar ini, disampaikan Airlangga, dimaksudkan untuk mendorong berbagai program prioritas.
"APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat,†tegasnya.
Mantan Menteri Perindustrian ini menegaskan, beberapa stimulus yang disiapkan pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, hingga bantuan sosial tunai (BST).
Airlangga menyebutkan, BST akan diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nantinya, setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan.
"Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar 28,31 triliun," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan.
Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Kartu Sembako yang dipercepat penyalurannya menargetkan 18,8 juta KPM dengan masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu.
Kemudian, Kartu Prakerja juga akan digelontorkan dengan penambahan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta penerima, dan di samping itu ada insentif usaha sekitar Rp 50,84 triliun.
"Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester I 2021, telah terealisasi sebesar 51,27 triliun,†demikian Airlangga.
