Pengkritik Diberi Stigma Lalat Politik, Moeldoko Belum Siap Hidup Di Alam Demokrasi

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan semua pihak agar tak menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, stigma negatif itu tidak selayaknya keluar dari Moeldoko.

Sebab, ada kesan pihak-pihak yang mengkritik kebijakan penanganan Covid-19 dinilai sebagai pengganggu.

Padahal kritik itu bagian dari kebebasan berpendapat.

"Karena itu, sangat naif bila para pengkritik diberi stigma lalat politik," ujar Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Penilaian semacam itu mengindikasikan Moeldoko sosok yang belum siap hidup di negara demokrasi. Moeldoko tidak siap dengan berisiknya alam demokrasi akibat perbedaan pendapat antara sesama anak bangsa.

Jelas Jamiluddin Ritonga, ketidaksiapan itu makin terlihat ketika Moeldoko menyatakan pemerintah tidak anti kritik, tapi kritiklah yang ada solusinya.

"Ungkapan seperti ini sangat lazim di negara otoriter, seperti yang sering ditemui di era Orba," sebutnya.

Di era Orde Baru, pemerintah selalu mengatakan lakukan kritik yang konstruktif. Kritik semacam ini sama saja kritik yang meminta solusi.

"Jadi, Moeldoko tampaknya pejabat yang belum siap hidup di negara demokrasi. Baginya kritik itu seolah lalat yang mengganggu kekuasaan," ucap Jamiluddin Ritonga.