Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/RMOL

Politik

Syahrial Nasution: Jangan Pakai Istilah Vaksin Berbayar Ditunda, Batalkan!

SENIN, 12 JULI 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Pemerintah melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk menunda penyelenggaraan vaksin berbayar dinilai terlalu bertele-tele.

Sebab, di masa pandemi virus corona baru (Covid-19) seperti saat ini bukan waktunya untuk mencari keuntungan.

Demikian ditegaskan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution dalam postingan akun Twitter pribadinya @syahrial_nst pada Senin (12/7).


"Sudahlah. Jangan pakai istilah tunda, batalkan! Sedang pandemi, bukan waktunya cari cuan," tegas Syahrial.

Menurut Syahrial, Pemerintah sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap keselamatan nyawa rakyatnya. Karena itu, vaksinasi Covid-19 sudah sepatutnya digratiskan oleh negara.

"Vaksin Covid-19 untuk rakyat harus gratis," tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrial justru meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan Covid-19 di Tanah Air. Mengingat situasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.  

"Sekali lagi, Presiden harus pimpin langsung perang lawan Covid-19. Supaya kekonyolan ABS (Asal Bapak Senang) tidak terjadi," pungkasnya.

PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebelumnya memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin berbayar.

Awalnya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan melaksanakan vaksin berbayar mulai hari ini, Senin (12/7) di delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali.

Total kapasitas pelayanan vaksinasinya sebanyak 1.700 peserta per hari.

Vaksin covid-19 gotong royong untuk individu ini tadinya akan digelar mulai hari ini, Senin (12/7).

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro menyatakan penundaan dilakukan karena besarnya desakan publik hingga pertanyaan yang masuk.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Ganti.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya