KPK panggil Rudy Hartono Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul/RMOL
RMOL. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang tersangka kasus pengadaan tanah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 2019 yang belum ditahan.
Tersangka yang dimaksud adalah Rudy Hartono Iskandar (RHI) selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM). Rudy akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, kepada wartawan, Senin (12/7).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Yaitu Yoory Corneles (YC) selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; Anja Runtunewe (AR) selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo (AP); Tommy Adrian (TA) selaku Direktur PT AP; Rudy Hartono Iskandar (RHI); dan tersangka korporasi yaitu PT AP.
Dalam konstruksi perkara, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan bekerjasama dengan salah satu perusahaan pengadaan tanah, PT AP.
Pada 8 April 2019, disepakati dilakukan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor PDPSJ antara pihak pembeli (Yoory) dengan pihak penjual (Anja).
Selanjutnya masih di waktu yang sama, Yoory langsung melakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtuwene di Bank DKI.
Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory, dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.
Adapun, pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum. Mulai dari tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, hingga tidak dilakukannya kajian appraisal atau penilaian.
Tak hanya itu, transaksi jual beli itu juga tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.
Perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 152,5 miliar.
Di samping itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh Anja untuk kepentingan pribadi, bersama pihak terkait lainnya. Antara lain untuk pembelian tanah dan pembelian kendaraan mewah.
Penyidik KPK juga telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 10 miliar dari tersangka Anja dan Tommy.
