Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution/Repro
Tuntutan agar Presiden Joko Widodo memimpin jalannya pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 kembali disampaikan Partai Demokrat.
Kali ini, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menyinggung soal keterbatasan oksigen medis dan obat-obatan Covid-19 dalam beberapa waktu terakahir, karena langka dan harganya membumbung tinggi.
Persoalan-persoalan tersebut, menurutnya, perlu diatasi oleh pemerintah dengan cara komando langsung dari Jokowi. Sebab, sosok pemimpin memiliki legitimasi yang kuat dalam merajut kebersamaan seluruh komponen bangsa agar bahu membahu menghadapi krisis kesehatan ini.
"Karenanya Presiden Jokowi harus jadi panglima untuk menaikkan imun masyarakat agar siap perang melawan Covid-19," ujar Syahrial kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/7).
Tak lebih penting dari itu, pengaruh seorang Presiden juga dianggap mampu memaksimalkan manajemen krisis dan bencana yang terjadi.
Misalnya saja, mengenai pengerahan aparat keamanan dalam menindak orang-orang yang melanggar aturan. Bahkan menurut Syahrial, sikap buzzer yang selalu membully kritik membangun masyarakat terkait penanganan Covid-19 juga bisa ditertibkan oleh Jokowi.
"Dengan memimpin langsung, maka aparat, birokrasi dan buzzer lebih mudah ditertibkan. Semua (masukan) elemen masyarakat berhak didengar karena menyangkut nyawa manusia," tuturnya.
Lebih lanjut, Syahrial berharap Jokowi bisa mengambil alih jalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang tengah diterapkan di 122 kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa-Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.
"Presiden Jokowi sebaiknya ambil alih seluruh komando penyelamatan akibat wabah Covid-19. Negara sudah pada level kritis. Legitimasi Jokowi cukup kuat untuk merajut seluruh komponen bangsa agar bersatu dan kompak keluar dari krisis kesehatan yang makin berat," tandasnya.
