Pusat komando pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tidak ditangan Presiden Joko Widodo.
Partai Demokrat memandang, penanganan Covid-19 tidak bisa dikomandoi oleh selain kepala pemerintahan. Sehingga, Jokowi didesak untuk segera mengambilalih komando penangan Covid-19 di Tanah Air yang semakin hari kian mengkhawatirkan kondisinya.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyampaikan hal tersebut saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (10/7).
"Presiden Jokowi sebaiknya ambil alih seluruh komando penyelamatan akibat wabah Covid-19. Negara sudah pada level kritis," ujar Syahrial.
Syahrial memandang, masalah Covid-19 hanya bisa dituntaskan dengan persatuan dari pemerintah dan juga masyarakatnya. Sehingga, sosok komando dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat semestinya diambil alih oleh Jokowi.
"Legitimasi Jokowi cukup kuat untuk merajut seluruh komponen bangsa agar bersatu dan kompak keluar dari krisis kesehatan yang makin berat," tegas Syahrial.
Sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia awal Maret 2020 tahun lalu, kata Syahrial, pemerintah dinilai lamban dan kurang serius menangani penyakit virus Corona.
Menurutnya, kebijakan yang benar-benar komprehensif baik terkait antisipasi maupun penanganan dampak yang ditimbulkan dianggap setengah hati.
"Masukan, kritik dan saran dari kalangan civil society seringkali diabaikan," sesal Politikus Partai Demokrat ini.
Bahkan yang lebih parah lagi, ia melihat kritik dan saran dari elemen masyarakat justru menjadi bahan bully buzzer pendukung pemerintah. Menurutnya, itu menunjukkan kesan pemerintah tidak boleh dikritik, menganggap semua yang dilakukan pemerintah adalah yang paling benar.
"Padahal, terkait keselamatan dan nyawa manusia," imbuhnya.
Syahrial menambahkan, meskipun bukan di koalisi pemerintah, Partai Demokrat ikut aktif membantu masyarakat dan negara bisa selamat dari pandemi. Mulai dari mendukung Perppu Nomor 1/2020 soal anggaran dan kebijakan yang tidak bisa dipidanakan terkait Covid-19, hingga mengusulkan karantina wilayah
(lockdown) yang menjadi kunci menghentikan penularan di masyarakat.
"Alih-alih masyarakat bersatu perang melawan Covid-19, kebijakan pemerintah justru seringkali berubah-ubah,
on/off dalam mengatasi masalah," ungkapnya.
Selain itu, Syahrial menilai koordinasi antarlembaga negara juga kacau, kebijakan antara pusat dan daerah tidak sama frekuensinya, laporan data tidak sesuai, dan tidak jelasnya target yang hendak dicapai.
Yang menurutnya tragis, setelah lebih dari satu tahun berusaha keluar dari kondisi pandemi, negeri ini justru terperosok pada kondisi lebih parah. Gelombang kedua Covid-19 akibat varian Delta justru mencatatkan Indonesia sebagai negara di Asia dengan jumlah korban tertinggi.
"Kondisi itu pula menempatkan Indonesia secara ekonomi di mata bank dunia sebagai negara
lower middle income. Turun kelas dari yang sebelumnya dilabeli sebagai negara
upper middle income," tuturnya.
Satu masalah yang berlarut menurut Syahrial adalah penentuan skala prioritas kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah. Yaitu, mencoba menyeimbangkan upaya penyelamatan manusia dari bahaya Covid-19 dengan pemulihan ekonomi.
Padahal, Syahrial melihat hal itu malah menjadi sebab utama masalah pandemi semakin parah seperti sekarang ini. Dan bila terus berlangsung, ancaman sebagai negara gagal
(failed nation) sangat mungkin menjadi kenyataan.
"Karenanya Presiden Jokowi harus jadi panglima untuk menaikkan imun masyarakat agar siap perang melawan Covid-19. Dengan memimpin langsung, maka aparat, birokrasi dan buzzer lebih mudah ditertibkan. Semua elemen masyarakat berhak didengar karena menyangkut nyawa manusia," harapnya.
"Bukan ABS (Asal Bapak Senang)," demikian Syahrial.
