Pemimpin Senat Haiti, Joseph Lambert/Net
Sekelompok senator Haiti telah mendukung kesepakatan untuk mengangkat pemimpin Senat Joseph Lambert sebagai presiden sementara negara itu pada Jumat (9/7) waktu setempat.
Penunjukkan tersebut terjadi hanya dua hari pasca penembakan brutal Presiden Jovenel Moise di kediamannya pada Rabu (7/7). Selain itu mereka juga menunjuk Ariel Henry sebagai perdana menteri baru.
Namun, langkah tersebut telah diabaikan oleh Perdana Menteri sementara Claude Joseph.
Joseph sendiri telah dipandang oleh PBB sebagai pemimpin sah Haiti sampai pemilihan diadakan akhir tahun ini.
"Saya tidak tertarik pada perebutan kekuasaan," kata Joseph kepada kantor berita
Associated Press.
"Hanya ada satu cara orang bisa menjadi presiden di Haiti. Dan itu melalui pemilihan," ujarnya.
Langkah para senator Haiti kemungkinan akan menjerumuskan negara itu lebih jauh ke dalam krisis konstitusional.
Konstitusi Haiti menyatakan Moise seharusnya digantikan oleh Ketua Mahkamah Agung, tetapi dia meninggal karena Covid-19 baru-baru ini.
Pemerintah sementara telah meminta bantuan pasukan dari Amerika Serikat untuk melindungi infrastruktur utama selama periode ketidakstabilan politik ini.
"Kami pasti membutuhkan bantuan dan kami telah meminta bantuan mitra internasional kami. Kami yakin mitra kami dapat membantu polisi nasional dalam menyelesaikan situasi ini," kata PM Joseph kepada kantor berita AP dalam sebuah wawancara.
Namun permintaan bantuan pasukan tersebut telah ditolak Gedung Putih, dan hanya bersedia mengirimkan Intelijen untuk menyelidiki kasus pembunuhan Moise.
Sedikitnya 28 orang diduga terlibat dalam pembunuhan itu, termasuk dua warga negara AS, kata kepala polisi Leon Charles pada Kamis (8/7).
Direktur polisi Columbia mengatakan pada hari Jumat bahwa 17 mantan tentara Kolombia diyakini terlibat dalam pembunuhan Moise.
Moise mengambil alih kursi kepresidenan pada Februari 2017 dan merupakan tokoh kontroversial selama masa jabatannya dalam peran tersebut. Harga gas yang lebih tinggi, masalah ekonomi, dan respons pemerintah terhadap pandemi telah menyebabkan pengunjuk rasa menyerukan pengunduran dirinya dalam beberapa tahun terakhir.
