Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: PPKM Darurat Bukti Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Covid-19 Tidak Jelas

SABTU, 10 JULI 2021 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bukti pemerintah tidak punya strategi matang dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan, PPKM Darurat yang katanya untuk menyelamatkan orang sehat, justru menjadi operasi penyelamatan orang sakit.

"Presiden (Joko Widodo) pun perintahkan seluruh kepala daerah memeriksa kesiapan rumah sakit (oksigen), berbagai tempat disiapkan menampung orang sakit," kata Iwan kepada redaksi, Sabtu (10/7).


Sejak awal, kata Iwan, kebijakan yang dibuat memang menunjukan pemerintah tidak memiliki strategi penanganan penanggulangan Covid-19, yang kemudian membuat kasus melonjak dan banyak korban jiwa.

"Sejak awal pun kebijakan kontra produktif, ingin menanggulangi Covid-19, tapi di lain sisi parawisata digalakkan, TKA China diberikan keluasan masuk Indonesia dengan dalih proyek strategis nasional," jelasnya.

"Padahal hanya pekerja-pekerja asing di perusahaan-perusahaan tambang yang juga ikut dimiliki oleh para oligarki dan penguasa," imbuhnya menambahkan.

Iwan juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin menjual vaksin Merah Putih produksi dalam negeri kepada negara lain jika sudah memenuhi kebutuhan domestik.

Menurutnya, jangankan menjual kepada negara lain, vaksin Covid-19 di Indonesia masih jauh di bawah kata ideal.

"Sok-sokan bikin vaksin Merah Putih, tapi sampai saat ini kita malah kekurangan vaksin dan jumlah orang yang divaksin pun sangat minim, sehingga herd imunity yang diharapkan tak tercapai," ucap Iwan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya