Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: PPKM Darurat Bukti Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Covid-19 Tidak Jelas

SABTU, 10 JULI 2021 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bukti pemerintah tidak punya strategi matang dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan, PPKM Darurat yang katanya untuk menyelamatkan orang sehat, justru menjadi operasi penyelamatan orang sakit.

"Presiden (Joko Widodo) pun perintahkan seluruh kepala daerah memeriksa kesiapan rumah sakit (oksigen), berbagai tempat disiapkan menampung orang sakit," kata Iwan kepada redaksi, Sabtu (10/7).


Sejak awal, kata Iwan, kebijakan yang dibuat memang menunjukan pemerintah tidak memiliki strategi penanganan penanggulangan Covid-19, yang kemudian membuat kasus melonjak dan banyak korban jiwa.

"Sejak awal pun kebijakan kontra produktif, ingin menanggulangi Covid-19, tapi di lain sisi parawisata digalakkan, TKA China diberikan keluasan masuk Indonesia dengan dalih proyek strategis nasional," jelasnya.

"Padahal hanya pekerja-pekerja asing di perusahaan-perusahaan tambang yang juga ikut dimiliki oleh para oligarki dan penguasa," imbuhnya menambahkan.

Iwan juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin menjual vaksin Merah Putih produksi dalam negeri kepada negara lain jika sudah memenuhi kebutuhan domestik.

Menurutnya, jangankan menjual kepada negara lain, vaksin Covid-19 di Indonesia masih jauh di bawah kata ideal.

"Sok-sokan bikin vaksin Merah Putih, tapi sampai saat ini kita malah kekurangan vaksin dan jumlah orang yang divaksin pun sangat minim, sehingga herd imunity yang diharapkan tak tercapai," ucap Iwan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya