Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: PPKM Darurat Bukti Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Covid-19 Tidak Jelas

SABTU, 10 JULI 2021 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bukti pemerintah tidak punya strategi matang dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan, PPKM Darurat yang katanya untuk menyelamatkan orang sehat, justru menjadi operasi penyelamatan orang sakit.

"Presiden (Joko Widodo) pun perintahkan seluruh kepala daerah memeriksa kesiapan rumah sakit (oksigen), berbagai tempat disiapkan menampung orang sakit," kata Iwan kepada redaksi, Sabtu (10/7).


Sejak awal, kata Iwan, kebijakan yang dibuat memang menunjukan pemerintah tidak memiliki strategi penanganan penanggulangan Covid-19, yang kemudian membuat kasus melonjak dan banyak korban jiwa.

"Sejak awal pun kebijakan kontra produktif, ingin menanggulangi Covid-19, tapi di lain sisi parawisata digalakkan, TKA China diberikan keluasan masuk Indonesia dengan dalih proyek strategis nasional," jelasnya.

"Padahal hanya pekerja-pekerja asing di perusahaan-perusahaan tambang yang juga ikut dimiliki oleh para oligarki dan penguasa," imbuhnya menambahkan.

Iwan juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin menjual vaksin Merah Putih produksi dalam negeri kepada negara lain jika sudah memenuhi kebutuhan domestik.

Menurutnya, jangankan menjual kepada negara lain, vaksin Covid-19 di Indonesia masih jauh di bawah kata ideal.

"Sok-sokan bikin vaksin Merah Putih, tapi sampai saat ini kita malah kekurangan vaksin dan jumlah orang yang divaksin pun sangat minim, sehingga herd imunity yang diharapkan tak tercapai," ucap Iwan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya