Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: PPKM Darurat Bukti Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Covid-19 Tidak Jelas

SABTU, 10 JULI 2021 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bukti pemerintah tidak punya strategi matang dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan, PPKM Darurat yang katanya untuk menyelamatkan orang sehat, justru menjadi operasi penyelamatan orang sakit.

"Presiden (Joko Widodo) pun perintahkan seluruh kepala daerah memeriksa kesiapan rumah sakit (oksigen), berbagai tempat disiapkan menampung orang sakit," kata Iwan kepada redaksi, Sabtu (10/7).


Sejak awal, kata Iwan, kebijakan yang dibuat memang menunjukan pemerintah tidak memiliki strategi penanganan penanggulangan Covid-19, yang kemudian membuat kasus melonjak dan banyak korban jiwa.

"Sejak awal pun kebijakan kontra produktif, ingin menanggulangi Covid-19, tapi di lain sisi parawisata digalakkan, TKA China diberikan keluasan masuk Indonesia dengan dalih proyek strategis nasional," jelasnya.

"Padahal hanya pekerja-pekerja asing di perusahaan-perusahaan tambang yang juga ikut dimiliki oleh para oligarki dan penguasa," imbuhnya menambahkan.

Iwan juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin menjual vaksin Merah Putih produksi dalam negeri kepada negara lain jika sudah memenuhi kebutuhan domestik.

Menurutnya, jangankan menjual kepada negara lain, vaksin Covid-19 di Indonesia masih jauh di bawah kata ideal.

"Sok-sokan bikin vaksin Merah Putih, tapi sampai saat ini kita malah kekurangan vaksin dan jumlah orang yang divaksin pun sangat minim, sehingga herd imunity yang diharapkan tak tercapai," ucap Iwan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya