Berita

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin/Net

Politik

Biar Adil Dan Solutif, Potong Gaji Pejabat Untuk Makan Rakyat Yang Terdampak Pandemi

SABTU, 10 JULI 2021 | 08:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Pemuda Islam (GPI) mengusulkan agar gaji pejabat termasuk anggota TNI, Polri, Satpol PP, dan PNS lain, dipotong minimal setengah untuk diperuntukkan kepada rakyat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GPI, Khoirul Amin mengatakan, rakyat yang terdampak harus dibantu, karena tidak dapat beraktivitas mencari makan di tengah pandemi Covid-19.

"Jika rakyat tidak bisa beraktivitas mencari makan. Maka, tidak mati karena corona, tapi bisa mati karena kelaparan," ujar Amin kepada wartawan, Sabtu (10/7).


Amin pun menjelaskan, pemerintah jangan membuat kebijakan dengan mengatasnamakan kemanusiaan, akan tetapi di sisi lain juga menabrak sisi kemanusiaan yang lain.

"Membatasi penyebaran dan penularan virus memang persoalan kemanusiaan. Tapi juga perlu diingat, dengan dibatasi dan rakyat tidak bisa makan, itu juga masalah kemanusiaan yang harus dipikirkan," tegasnya.

Untuk itu, Sekjen GPI itu berharap, para pejabat dan aparat yang menjalankan tugas harus mengedepankan humanisme dan edukasi yang baik.

"Jujur kadang saya risih melihat oknum Satpol PP yang gayanya lebih galak dari Polisi maupun TNI. Mestinya juga mikir, rakyat dikurung di rumah dan tidak diberi makan. Maka bisa mati kelaparan," tandasnya.

"Mungkin mereka tidak merasakan itu, sebab mereka punya gaji dari negara. Jadi urusan dapur tetap aman walau PPKM diterapkan berbulan-bulan. Tapi bagaimana dengan rakyat yang tidak punya gaji?" lanjut Khoirul Amin.

Dia mempertegas kembali bahwa dengan pemotongan gaji para pejabat adalah solusi, agar pejabat tersebut dapat merasakan penderitaan rakyat bawah di masa pandemi.

"Dengan memotong separo gaji, atau menghapus gaji para pejabat di masa pandemi. Dan uangnya dialokasikan untuk makan rakyat adalah solusi yang adil dan solutif," tutup Amin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya